Gubernur Kepri Ansar Ahmad Rombak Kabinet, Nama-nama Mulai Mencuat

TRIBUNBATAM.id - Kabinet Ansar Ahmad - Marlin Agustina di Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri) mulai menjadi kasak-kusuk.

Setelah Ansar Ahmad - Marlin Agustina dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2021-2024, nama-nama calon pembantunya mulai menjadi pembicaraan.

Selain Kepala Dinas, jabatan Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekdaprov Kepri  juga menjadi pembicaraan di beberapa kalangan.

Sesuai Undang-undang, pergantian dan pengangkatan pejabat eselon baru bisa dilakukan enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

Tentu saja Ansar Ahmad - Marlin Agustina akan membongkar seluruh kabinet karena mereka butuh orang yang bisa membantu visi, misi dan program kerjanya.

Isu daerah kembali muncul ke permukaan. Di masa kepemimpinan Nurdin Basirun, banyak pejabat eselon yang diboyong dari Pemkab Karimun sehingga muncul istilah “Karimunisasi” pada saat itu.

Baca juga: PARIWISATA Kepri Bangkit Lagi, Family Rally Wisata Nasional Siap Hentak Lagoi

Nah, kini kepala daerah terpilih berasal dari Bintan dan Batam. Isu ini kembali muncul bahwa sejumlah posisi strategis di pemerintahan akan diisi oleh orang-orang Bintan dan Batam. Benarkah demikian?

Ansar Ahmad sendiri ketika ditanya membantah hal itu.

Bahwa dirinya akan melakukan penyegaran di pemerintahannya, hal itu dibenarkan, namun bukan baginya yang penting bukan mengganti orangnya.

"Melakukan penyegaran tentu. Namun penyegaran tersebut bukan mengganti pejabatnya. Penyegaran itu meng-upgrade birokrasi agar bekerja lebih maksimal. Pak Jokowi berkali-laki pesan. Di masa Covid-19 ini harus extraordinary (luar biasa)," jawabnya.

Ansar Ahmad juga menjelaskan bahwa di masa kepemimpinannya tidak ada isu daerah. Tidak ada orang Bintan atau Batam, atau lainnya.

Sebab, di masa pandemi dan pemulihan ekonomi yang berat saat ini, yang penting adalah orang yang mau bekerja luar biasa, bukan berasal dari mana.

“Extraordinary, itu kuncinya. Yang bisa bekerja luar biasa akan kita beri kepercayaan. Yang kerja biasa-biasa saja atau di bawah standar, akan kita ganti. Jadi, tidak akan ada didominasi salah satu daerah. Bila ada kekosongan pejabat eselon II dan III, ya, kita bagi-bagi saja," jawabnya.

Ketika ditanya posisi Sekdaprov, apakah akan tetap mempertahankan Sekdaprov Arief Fadillah, Ansar mengaku belum bisa menjawabnya.

“Nantilah, saya belum bisa menjawabnya,” katanya sambil tersenyum.

Dari penelusuran Tribun Batam dari sumber-sumber terpecaya, ada sejumlah nama Sekdaprov yang muncul ke permukaan.

Selain Arief Fadillah sendiri, ada nama pejabat senior yang juga mantan Plt Sekdaprov Kepri Reni Yusneli yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri.

Kemudian, ada dua nama dari Kabupaten Bintan, yakni mantan Sekda Kabupaten Bintan saat Ansar menjabat Bupati Bintan, Lamidi, serta Sekda Bintan saat ini, Adi Prihantara.

Untuk diketahui, Lamidi saat ini menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri.

Sedangkan, dari Batam, nama Sekdako Jefridin kabarnya menjadi salah satu bargaining politik menjelang Ansar-Marlin dipasangkan.

Bahkan, ada istilah 6+1 dalam bargaining itu, yakni enam pejabat eselon II dan plus Sekda dari Batam.

Sumber Tribun yang dekat dengan Ansar menyebutkan bahwa istilah itu hanya muncul di medsos.

Ia menyebutkan, Ansar Ahmad membutuhkan orang yang bisa bekerja sesuai dengan target-targetnya mengingat masa jabatannya yang hanya tiga tahun saja karena nanti ada Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024.

"Intinya, Pak Ansar --dan tentu saja seluruh gubernur-- mau yang jadi Sekda itu adalah orang yang tahu irama kerjanya,” katanya.

Sumber itu tak menampik bahwa saat ini yang paling kuat adalah Lamidi dan Jefridin. Hanya saja, Lamidi kabarnya akan pensiun dua tahun lagi.

Namun sumber tersebut mengatakan, justru dua tahun ini yang sangat krusial bagi Ansar. Apalagi, kondisi pemerintahan di Kepri saat ini butuh perubahan yang “luar biasa”.

“Program kerja gubernur untuk memulihkan ekonomi dan melaksanakan pembangunan yang penuh itu hanya 2021-2023 karena 2024 nanti sudah Pemilu. Praktis, seluruh perhatian pada Pemilu,” katanya.

Terkait pejabat eselon II, sumber tersebut tidak menampik akan banyak yang dibongkar karena banyak instansi yang bekerja tidak maksimal. Sumber tersebut mengaku bahwa orang-orang yang akan diganti sudah ada di tangan Ansar.

Hanya saja, siapa penggantinya, hal ini masih digodok.

“Saya tidak mau bicara intansi mana yang tidak maksimal, ya, karena nanti bisa jadi viral dan polemik. Tapi yang pasti, sudah ada di tangan Pak Ansar,” katanya. (dra/tom/yan)

Berita tentang Batam

Berita tentang Ansar Ahmad