Pimpinan KPK Datang ke Kepri - Ansar Ahmad: Korupsi Musuh Bersama

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik program koordinasi, supervisi pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program yang sudah dilaksanakan sejak 2017 itu, hasilnya sudah dapat terlihat. Yakni dengan semakin mudahnya masyarakat menerima pelayanan. Selain itu semakin terbukanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu sumber terbesar terjadinya korupsi di Indonesia.

“Hasil yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memang masih jauh dari sempurna. Capaian tahun 2020 atas indikator capaian korsupgah hanya sebesar 75,29 persen.

Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian 2019 yaitu dengan capaian sebesar 89 persen. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pandemi sangat berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah,” kata Ansar saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kepri di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (24/3/2021).

Ansar Ahmad menegaskan, korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa, membuat cita-cita luhur pendiri bangsa sulit untuk diraih, kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Baca juga: Pimpinan KPK ke Kepri, Nawawi: Ada 7 Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Indikasinya

Baca juga: KPK Soroti Pendapatan Pajak Daerah di Tanjungpinang Turun Rp 200 Miliar

Karena itu, ia bersama Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina mempunyai misi yaitu “Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan”.

“Tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan satu dari tujuh program unggulan yang akan dituangkan dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026.

Kami berharap dengan pemerintahan yang bersih, terbuka dan akuntable, dapat mempercepat pencapaian visi yaitu Terwujudnya Kepri Yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya,” kata Ansar.

Namun ke depannya menurut Ansar, ia akan lebih meningkatkan komitmen terhadap program-program pencegahan korupsi pada Pemerintah Provinsi Kepri 2021 dan tahun-tahun berikutnya.

Karena itu, pihaknya sangat berharap bantuan, dukungan dan pedoman dari Tim Korsupgah KPK dalam membimbing menjalankan program-program anti korupsi di Kepri.

Dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa demi kesejahteraan rakyat, Ansar mengajak agar program pencegahan korupsi harus dikedepankan. Program harusnya tidak hanya dilaksanakan oleh KPK melainkan di seluruh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota se-Kepri.

Dimulai dari mengidentifikasi celah-celah pengendalian yang menyebabkan terjadinya fraud. Menetapkan rencana tindak pengendalian yang tepat, efektif dan efisien dan melakukan pemantauan yang memadai atas rencana yang telah ditetapkan.

“Rangkaian tersebut harus kita mulai dari sekarang, untuk mengawal visi dan misi RPJMD yang akan ditetapkan. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” ajaknya.

Ansar berharap, dapat menjadi momentum bersama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi /kabupaten/kota se-Kepri.

“Kita harus menyatukan langkah dan semangat yang sama dalam upaya pencegahan korupsi. Kita harus punya keyakinan bersama bahwa 'Korupsi adalah Musuh Bersama'," tutupnya.

Sementara itu, Pimpinan KPK RI Nawawi Pamolango dalam pemaparannya menyampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi punya enam tugas pokok, di antaranya tugas pencegahan yaitu melakukan tindakan pencegahan, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Selain itu KPK juga melakukan tugas koordinasi seperti saat sekarang, kemudian monitoring pelaksanaan tugas pemerintan baik di pusat dan daerah, supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi, melakukan tugas penindakan, penyidikan dan penuntutan serta melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Jadi saudara Gubernur dan Bupati/ Walikota jangan merasa tidak nyaman dengan kedatangan dari Tim KPK karena kita ini adalah mitra. Seperti saat ini kami datang, agar bisa kita rakor bersama dalam rangka mencegah dan melawan korupsi,” jelasnya.

Terkait pencapaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Tahun 2019-2020 untuk wilayah Kepri, Nawawi Pamolango, menyampaikan terjadi penurunan, walaupun ada beberapa Kabupaten/ Kota yang tetap mengalami peningkatan di tengah pandemi.

“Jika kita lihat MCP Provinsi Kepri tahun 2019 total nilanya 89 maka pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75. Namun ada beberapa kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan di antaranya Batam, Bintan dan Karimun.

Hal ini dapat kita pahami bersama karena dalam kondisi pandemic. Harapan kita, nanti seusai wabah pandemi, semua kembali dengan baik lagi sebagaimana pencapaian yang diperoleh di tahun sebelumnya,”harapnya.

Ia juga mengharapkan kerja sama semua pihak, baik dari Pemerintah daerah, Forkompinda, BPKP, BPN serta peran serta masyarakat untuk mengawal dan mencegah terjadi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat.

“KPK tidak mungkin kerja sendiri. Kita harus sinergi bersama Insyaallah kita bisa. Saya titip tim Direktorat Koorsup Wilayah I. Mohon diterima untuk menjadi mitra kerja bersama. Terus kita pertahankan semangat saat ini. Kita harap tidak ada cerita tragis di daerah lain terjadi pada provinsi yang sedang giat-giatnya membangun saat ini,” katanya.

Acara rapat koordinasi ini juga disejalankan dengan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat oleh Kepala Daerah dari Gubernur hingga Bupati/ Walikota.

Selain itu penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah se-Provinsi Kepri sebanyak 115 sertifikat. Kemudian penandatanganan berita acara serah terima aset P3D dari Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada Pemerintah Provinsi Kepri..

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Kepri