PENGUMUMAN! Utang Luar Negeri Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Hati-hati Belanja Produktif
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin bereaksi utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini mengalami kenaikan sebesar Rp 128 triliun dibandingkan Januari 2021
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin meminta pemerintah mengelola utang secara prudent, fleksibel dan oportunis.
Ia juga meminta pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) harus ditekan dan pemerintah harus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Agar tidak terus bergantung pada ULN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Bank Indonesia (BI) perlu memberdayakan pendapatan pajak dan berkomitmen menjaga struktur ULN tetap sehat," ujar Azis.
Langkah tersebut bermanfaat untuk mengoptimalkan alokasi ULN dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN), sehingga pembiayaan defisit APBN bisa ditekan.
Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi data utang luar negeri (ULN) Indonesia yang saat ini mengalami kenaikan sebesar Rp 128 triliun dibandingkan Januari 2021.
Baca juga: Utang RI Bengkak, ULN Tembus Rp 5.803 Triliun, Sri Mulyani Bandingkan Indonesia dengan Negara Maju
Baca juga: Wow...Utang RI Nyaris Rp 2.000 Triliun
Ia meminta pemerintah wajib memonitor dan menyesuaikan berbagai kebijakan di tengah upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi.
Disebutkan jumlah ULN Indonesia sekarang mencapai Rp 6,361 triliun atau 41 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Adapun, pemerintah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi pada 2021 bisa berada di angka 4,5 sampai 5,3 persen.
"Dalam kondisi ini, pemerintah jangan hanya menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah harus melakukan dukungan untuk reformasi di dalam kegiatan investasi," tutur Azis, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/3/2021).
Ia mengatakan, undang-undang omnibus cipta kerja bisa menjadi garis merah dalam mengaktualisasikan akselerasi tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menyatakan pembiayaan harus difokuskan pada sektor ekonomi riil yang dapat tumbuh dan padat karya.
Ia juga meminta pemerintah agar berhati-hati pada sektor belanja produktif.
Baca juga: China Nomor 1 Miliki Utang Luar Negeri Terbesar di Bank Dunia, Negara Indonesia Urutan ke Berapa?
Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Terbaru, Tumbuh 10,1 Persen di Akhir triwulan II-2019
Adapun untuk mencegah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ULN, ia pun mendorong pemerintah serius dalam menjaga stabilitas makro ekonomi nasional.
"Solusi-solusi yang dihasilkan harus terukur.
Fokuskan ULN untuk membantu rakyat dan UMKM," tukas Azis.
