Breaking News:

KISRUH PARTAI DEMOKRAT

AHY Disambut Tepuk Tangan, 'Tidak Ada Dualisme di Tubuh Partai Demokrat'

Sorakan riuh dan tepuk tangan membahana saat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi soal kisruh Partai Demokrat.

kolase/tribunjambi.com
AHY dan Moeldoko. Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB 

TRIBUNBATAM.id - Sorakan riuh dan tepuk tangan membahana saat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi soal kisruh Partai Demokrat.

Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly telah mengumumkan dan menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

Menanggapi keputusan pemerintah itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat

"Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," kata AHY, dalam konferensi pers, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).  

Pernyataan AHY disambut tepuk tangan dan sorakan riuh dari para kader Partai Demokrat

"Saya tegaskan sekali lagi tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat," imbuh AHY. 

Baca juga: Reaksi Partai Demokrat Setelah Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Kemudian, AHY menjelaskan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang karena gagal melengkapi berkas administrasi yang dipersyaratkan, sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. 

"Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM menyatakan permohonan pihak kongres luar biasa atau KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan doktor hewan Jhoni Allen Marbun ditolak," kata AHY

"Salah satunya adalah tidak menyertakan surat mandat dari para Ketua DPD dan DPC sebagai pemilik suara yang sah kepada para peserta KLB yang hadir," jelas dia. 

AHY kemudian menyampaikan rasa puji syukurnya atas keputusan yang diambil pemerintah. Dia menilai keputusan pemerintah adalah penegasan terhadap kebenaran legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat

Halaman
12
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved