Breaking News:

ANAMBAS TERKINI

DPRD dan Pemkab Anambas Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Tiga Ranperda

Ada 3 ranperda yang disampaikan DPRD Anambas saat rapat paripurna Rabu (31/3). Di antaranya soal pemberian insentif dan kemudahan bagi investor

tribunbatam.id/Rahma Tika
DPRD dan Pemkab Anambas menggelar rapat paripurna penyampaian tiga ranperda, Rabu (31/3/2021) 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Anambas menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dan investor, perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah, dan perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang desa.

Ranperda itu disampaikan dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah, di ruang rapat aula DPRD lantai I, pada Rabu (31/3/2021).

Pimpinan DPRD Kepulauan Anambas, Hasnidar menyampaikan terkait pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada masyarakat adalah amanat peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019. Amanah dari PP tersebut mengisyaratkan pemerintah daerah untuk memperhatikan prinsip-prinsip dalam penanaman modal.

Adapun prinsip tersebut yakni memberikan kontribusi peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga lokal, penggunaan sebagian besar sumber daya modal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, dan bermitra dengan usaha mikro kecil.

"Yang menjadi pokok pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemberian fasilitas atau kemudahan pemberian insentif terhadap penanaman modal sesuai dengan kemampuan daerah. Tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Anambas," ucap Hasnidar.

Baca juga: Laki-laki & Perempuan Punya Kesempatan Sama, Wakil Bupati Anambas Ikuti APE Bahas Kesetaraan Gender

Baca juga: Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Tarempa Anambas Sepi Akibat Corona

Sementara itu Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris menyebutkan dalam pembentukan ranperda tersebut harus tetap memperhatikan tujuan dan sasaran serta korelasi antara kemudahan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal.

"Kabar baiknya agar investor datang ke daerah, kita beri dulu kemudahan untuk tidak memungut pajak. Itu adalah prinsip bagaimana kita menarik investor agar mereka yakin dan percaya dan ada kepastian hukum untuk berinvestasi di tempat kita," ujar Haris.

Ia meminta kepada DPRD Kepulauan Anambas untuk membahas terkait pasal dan ayat yang bisa secara terang benderang menyebutkan garansi pemerintah daerah kepada investor untuk percepatan dan merangsang investor masuk ke Kepulauan Anambas.

Kemudian ranperda terkait perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang desa yakni menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga perubahan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa. Di dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang desa belum semua mengakomodir ketentuan yang mengatur tentang badan permusyawaratan desa.

Halaman
12
Penulis: Rahma Tika
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved