Pemkab Karimun Surati Gubernur Kepri dan Kementerian ESDM, Soal Gas LPG 3 Kg Langka
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli berharap, kuota gas lpg 3 kg untuk Karimun bisa ditambah
Penulis: Yeni Hartati | Editor: Dewi Haryati
KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun menyurati Gubernur Kepri dan Kementerian ESDM terkait pengurangan kuota gas LPG untuk wilayah Karimun.
Sebelumnya, Kabupaten Karimun mendapatkan kuota LPG 3 kilogram lebih kurang sebanyak 4.900 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2021, Kementerian ESDM mengeluarkan edaran terbaru terkait kuota LPG untuk wilayah Karimun dengan jumlah 3.196 tabung atau matrix ton.
Akibat pengurangan itu, saat ini terjadi kepanikan di kalangan masyarakat Karimun dan berdampak terjadinya kelangkaan tabung gas 3 kg.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli mengatakan, sebelumnya mereka telah mengusulkan kuota LPG untuk Kabupaten Karimun sekitar 5.000 Matrix Ton.
Namun, pada 2021 kuota LPG di Karimun justru dikurangi menjadi 3.196 matrix ton atau kurang dari 2.000 dari kuota pengusulan.
"Kita tidak tahu alasan pengurangan itu apa. Sebelumnya kita kan mengajukan 5.553 MT," ucap Yosli, Rabu (7/4/2021).
Ia menambahkan, pihaknya telah menyurati Gubernur Kepri Ansar Ahmad agar dapat menfasilitasi penambahan kuota gas LPG tersebut.
Selain itu, ia juga menyurati Kementerian ESDM agar dapat menambah kuota tersebut.
"Kita surati juga Kementerian ESDM. Melalui surat itu kita sampaikan bahwa keadaan kita saat ini tidak sama seperti dulu yang masih menggunakan minyak tanah," tambahnya.
Yosli berharap, agar Kementerian ESDM dapat mengabulkan permohonan penambahan kuota LPG tersebut.
"Harapan kita melalui surat ini penambahan kuota dapat terealisasikan," pungkasnya.
Gas Elpiji 3 Kilo Langka
Sebelumnya diberitakan, gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Karimun mengalami kelangkaan.
Padahal bulan suci Ramadhan 2021 tinggal menghitung hari.
Seperti penuturan Dayat, warga Baran Timur Kecamatan Meral. Ia kebingungan mencari gas elpiji 3 kilogram.
Pasalnya Dayat sudah berkeliling ke banyak tempat. Namun ia juga tak bisa mendapatkan satu tabung gas melon.
"Dari ujung ke ujung untuk mendapatkan satu tabung gas saja susahnya minta ampun," ucap Dayat, Selasa (6/4/2021).
Baca juga: Ketua DPRD Tanjungpinang Desak Rahma Evaluasi Perwako Kartu Kendali Gas Elpiji 3 Kg
Baca juga: Manfaat Kartu Pelanggan Gas Elpiji 3 Kg di Tanjungpinang & Sanksi bagi Pangkalan Nakal
Hal serupa dikeluhkan Hasan, pedagang gorengan yang berada di Kapling Kecamatan Tebing.
"Kalau menggunakan gas 12 kilo, berat bagi saya, selain tidak muat dalam gerobak. Dari harga juga kurang mampu," kata Hasan.
Diketahui, gas elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan untuk kelompok miskin dan usaha mikro. Namun di lapangan, masih banyak digunakan golongan ekonomi menengah ke atas.
Saat ini penyaluran gas elpiji 3 kilogram masih bebas dan bisa digunakan masyarakat mampu.
Bahkan, gas elpiji untuk masyarakat miskin itu kerap diborong kalangan ekonomi ke atas, hingga menyebabkan terjadi kelangkaan.
Dari pantauan Tribunbatam.id, saat ini kuota elpiji 3 kilogram untuk Kabupaten Karimun dikabarkan dikurangi oleh Pertamina.
Dari data awal, gas elpiji 3 kilogram sebanyak 5 ribu, kini hanya lebih kurang 3.196.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, Muhammad Yosli menjelaskan, elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi, sehingga penggunaannya dari kuota pemerintah.
Selain itu, sesuai tulisan yang ada pada tabung, elpiji melon 3 kilogram hanya untuk masyarakat tidak mampu.
"Elpiji melon 3 kilogram ini diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Bukan semua orang bisa menggunakan. Namun, sekarang bisa kita lihat, masyarakat mampu juga ikut menggunakan," ucap Yosli.
Ia menambahkan, untuk masyarakat golongan mampu diharapkan dapat menggunakan gas tabung 12 kilogram yang tidak disubsidi oleh Pemerintah.
Hal itu bertujuan agar tidak lagi terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram.
"Termasuk untuk ASN (aparatur sipil negara) atau pegawai. Itu tidak boleh menggunakan tabung gas 3 kg ini. Itu ada aturannya. Terkecuali, honorer itu bisa beli gas elpiji," jelasnya.
Sebagai upaya antisipasi terjadi kelangkaan, Yosli meminta masyarakat untuk tidak panik dan jangan menimbun gas.
"Satu Kartu Keluarga (KK) itu satu tabung gas, tidak bisa lebih. Sudah diimbau seluruh pangkalan di Karimun untuk tidak menjual lebih dari satu tabung per kepala keluarga. Terus untuk kedai kopi itu, mereka tidak boleh menggunakan tabung gas 3 kilo," ujarnya.
(Tribunbatam.id/YeniHartati)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita tentang Karimun