Buka Musrenbang Kepri, Ansar Ahmad Ajak Maksimalkan Potensi Kepri untuk Pulihkan Ekonomi
Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap di tengah pandemi covid-19 segala potensi yang ada di Kepri dapat dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad memohon doa restu dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar visi Kepri yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya dapat dicapai.
Untuk mencapai itu, pada 2022 diangkat tema "Peningkatan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai Budaya Melayu dan Nasional"
"Melalui tema ini diharapkan segala potensi yang ada di Kepri dapat dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi yang hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri 2021 dalam rangka penyusunan RKPD 2022 di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur, Senin (12/4/2021).
Ansar memaparkan lima isu strategis yang dihadapi, yaitu pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi, belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebaran wilayah Provinsi Kepri yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan. Kemudian belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman, dan terbukanya wilayah Provinsi Kepri menyebabkan rentannya luruh budaya Melayu.
"Untuk menghadapi isu strategis tersebut, telah disusun empat prioritas utama pembangunan tahun 2022 yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal," ujar Ansar.
Baca juga: MUSRENBANG Kepri, Pemprov Kepri Kawal Ketat Protokol Kesehatan
Dalam kesempatan itu, Ansar juga memaparkan langkah-langkah strategis yang telah dilakukannya bersama Wakilnya, Marlin Agustina selama 46 hari setelah pelantikan.
Antara lain percepatan vaksinasi covid-19 untuk nakes, lansia, dan petugas pelayanan publik, percepatan pemungutan labuh jangkar, percepatan persiapan proyek Jembatan Batam Bintan, launching Batam Logistic Ecosystem, proyek Bakti 35 tower BTS 4G, dan mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp 200 miliar untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Samudera di Kabupaten Natuna dan perluasan Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun.
Kepala Barenlitbang Kepri, Andri Rizal dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang berjenjang dari tingkat desa, hingga dilanjutkan sampai tingkat nasional.
"Saat ini kita telah sampai pada level Musrenbang tingkat provinsi, setelah sebelumnya ketujuh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan tahapan Musrenbangnya," ucapnya.
Andi memaparkan, pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi dimulai Senin, 12 April 2021. Peserta yang hadir pada pembukaan secara langsung sebanyak 221 orang dan 779 peserta lainnya hadir secara virtual.
"Sebelum dilaksanakannya kegiatan Musrenbang ini, telah dilaksanakan kegiatan pra musrenbang. Terdiri dari rapat pendahuluan RKPD, penyusunan rancangan awal Renja OPD, inputing renja melalui SIPD, pelaksanaan pra forum OPD, Musrenbang Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan forum OPD," kata Andri.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD. Menurut Jumaga, Provinsi Kepri telah masuk ke usia yang ke-19 tahun, dan telah melalui 3 tahapan RPJMD.
“Tahun ini memasuki tahapan RPJMD keempat sekaligus terakhir, yang merupakan finalisasi RPJMD Provinsi Kepri yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan kemaritiman. Ke depannya perlu dijadikan prioritas pembangunan,” ucap Jumaga.
Selanjutnya, Mendagri yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro dalam arahannya menyampaikan, tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk meletakkan kembali landasan bagi negara untuk keluar dari "middle income trap" sebelum tahun 2045.
"Adapun arahan dari Mendagri terkait rencana pembangunan Provinsi Kepulauan Riau antara lain reprioritisasi jenis proyek yang akan dibangun, memperkuat infrastruktur pelayanan dasar terutama sektor kesehatan, mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki backward-forward linkage yang luas, pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan informasi, dan pelaksanaan belanja modal, barang, dan jasa dalam pembangunan infrasruktur diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling optimal," kata Suhajar.