Fraksi Demokrat Desak Pemerintah Karimun Lunasi Utang ke Kontraktor

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Karimun mendesak Pemerintah Kabupaten Karimun untuk membayar kegiatan proyek TA 2020 kepada seluruh kontraktor.

Fraksi Demokrat menilai tindakan ini perlu segera dilakukan sebagai wujud sikap maupun niat baik terhadap kontraktor yang nilainya kurang lebih mencapai Rp 55 miliar.

Desakan ini di sampaikan Azmi, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat.

Azmi menjelaskan, sebenarnya pemerintah sudah berupaya menyelesaikannya.

Tetapi hingga saat ini belum ada realisasi seperti yang telah di sepakati dalam rapat beberapa waktu lalu.

“Kesepakatannya terhitung tanggal 19 April 2021 sudah harus ada progresnya. Ini yang disampaikan Pemerintah Daerah dalam Rapat dan akan melakukan angsuran pembayaran, namun kenyataannya hingga saat ini tidak benar ada penyelesaian. Ini ada apa,” ucap Azmi.

Ia menambahkan, ada kurang lebih sekitar 450 kegiatan yang pengerjaannya sudah selesai dikerjakan namun penyelesaian pembayaran hingga saat ini belum juga terlaksana.

"Apa tidak malu Pemda ini, fisik yang di kerjakan kontraktor sudah di gunakan masyarakat tetapi untuk pembayarannya belum juga dilakukan," tambahnya.

Sementara, kondisi dan kesulitan para kontraktor saat ini, dihadapkan dengan pembayaran hutang kepada pihak toko.

Belum lagi saat ini para kontraktor tersebut sedang menjalani ibadah di bulan suci ramadhan dengan puasa dan melakukan berbagai persiapan menjelang hari raya Idul Fitri.

“Coba, ketika mereka (kontraktor-red) tidak tepat waktu pengerjaannya pasti didenda. Tetapi jika Pemda menunda pembayaran hingga satu tahun dan malah ada hingga satu tahun setengah tidak mendapat sanksi apa-apa, ini kan tidak adil. Ibarat hukum tumpul keatas tajam kebawah,” terangnya.

Dalam persoalan ini, di khawatirkan ratusan kontraktor akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dalam mendapatkan hak mereka.

Dan tentu jika itu di lakukan pihak kontraktor kejadian tersebut akan mencoreng citra Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

“Mereka itu ada hak untuk menempuh jalur hukum, namun menurut hemat saya ini jangan sampai terjadi. Makanya Pemda segera selesaikan ini,” desaknya.

Sekretaris Fraksi Demokrat itu, juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut sehingga kedepan para kontraktor masih mau memberikan kepercayaan kepada Pemda Karimun dan siap bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan.

“Segeralah selesaikan, jangan sampai mereka (kontraktor-red) memiliki jiwa apatis kepada Pemda Karimun, bisa-bisa ditahun mendatang pambangunan di Karimun bisa mati suri," tambahnya.

"Kita meyakini Bupati Karimun masih membutuhkan pihak-pihak kontraktor dalam mewujudkan pembangunan di Karimun, jadi realisaksikanlah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama," harapnya.

Dari data yang dihimpun, pembayaran dana proyek dari pemerintah Kabupaten Karimun tahun anggaran (TA) 2020 akan terealisasi pertengahan April 2021.

Namun hingga saat ini, realisasi pembayaran belum di tepati. Dan kabar penundaan ini juga menjadi alasan ratusan kontraktor untuk menggelar aksi demo pada akhir April mendatang.(TRIBUNBATAM.id/YeniHartati)