Debt Collector Tak Berhak Menarik Sepihak Kendaraan Nunggak, Bisa Berujung Pidana

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id -  Sedang heboh pemberitaan soal penarikan paksa mobil oleh penagih utang atau debt collector atau si mata elang.

Kejadian terakhir, mobil yang dikemudikan seorang anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sersan Dua (Serda) Nurhadi hendak dibawa paksa ketika sedang mengantar orang sakit.

Terkait insiden ini, dibenarkan Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS di Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Herwin mengatakan, Nurhadi, merupakan tugas di satuan TNI AD khususnya Kodam Jaya.

Kendati, tidak mentolerir atas perlakuan dari pihak penagih utang yang secara arogan mengambil paksa kendaraan yang dikemudikan Serda Nurhadi sebagai Babinsa.

"Yang akan menolong warga sakit dan memerlukan pertolongan untuk dirawat di Rumah Sakit,” ujar Kolonel Arh Herwin BS

Baca juga: Menanti Nasib 10 Debt Collector yang Berani Rampas Mobil yang Dikemudikan Sekda Nurhadi

Debt collector Tak Bisa Main Tarik Kendaraan Nunggak

Tindakan debt collector main tarik kendaraan paksa, adalah perbuatan melawan hukum.

Karena dasar hukum menarik kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, ada dasar hukumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah membuat keputusan, perusahaan pemberi kredit atau kreditur (leasing) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

Hal itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

Di dalam putusan tersebut MK menyatakan, perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia.

Baca juga: Apa yang Anda Tahu tentang Mata Elang, Sama atau Beda dengan Debt Collector?

"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," tulis putusan tersebut.

Namun, perusahaan leasing tetap bisa menarik jaminan dari debitur penunggak cicilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi.

"Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi)," lanjut MK.

 
Adapun mengenai wanpretasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanpretasi terjadi.

Baca juga: VIRAL Mobil yang Dibawa Anggota TNI Dirampas Debt Collector, Ini Reaksi Kodam Jaya

Debt Collector Harus Punya Sertifikasi

Selain adanya syarat menarik jaminan dari debitur penunggak cicilan, perusahaan leasing juga harus memastikan debt collector yang mereka pekerjakan memiliki sertifikasi.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang W Budiawan memaparkan, otoritas bakal menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan untuk memenuhi ketentuan mengenai sertifikasi debt collector atau penagih serta tata cara penagihan kepada nasabah.

"Kami ingin menyampaikan, reminding ke perusahaan pembiayaan dalam konteks mematuhi ketentuan yang terkait dengan sertifikasi penagih dan tata cara dalam rangka melakukan penagihan," ujar dia di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Bambang pun mengatakan, otoritas bisa saja mencopot direksi yang tetap menggunakan jasa debt collector tak bersertifikat.

Baca juga: Video Debt Collector Rampas Motor di Jalan Viral, Warga Diminta Cari Pos Polisi: Kelihatan Ditangkap

Aturan tersebut pun sebenarnya sudah tertuang dalam POJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Di aturan ini, kata Bambang terdapat tata cara penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan seperti motor atau mobil yang sesuai dengan Undang-undang (UU) Fidusia.

"Dari sisi itu, OJK berkepentingan ditertibkan kembali excess-excess industri keuangan ini, karena yang sata ketahui keputusan Mahkamah Konstitusi (terkait perjanjian fidusia) terjadi karena ada dispute antara nasabah, suami istri dengan tenaga kolektor, perusahaan jasa penagihan. Yang kebetulan, tenaga penagihannya outsourcing," jelas Bambang.

Kendati demikian, jika Debt collector tetap kekeuh menarik kendaraan sepihak bisa berujung ke tindak pidana perampasan.

(*/tribunbatam.id)

Baca juga: VIRAL Mobil yang Dibawa Anggota TNI Dirampas Debt Collector, Ini Reaksi Kodam Jaya

BACA JUGA BERITA TERBARU TRIBUNBATAM.id di GOOGLE NEWS

Baca Juga Berita lain tentang Debt Collector

Baca Juga Berita lain tentang LEASING

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?"