Gubernur Ansar Ahmad Minta Pusat Kurangi Beban Kepri Terkait Kepulangan PMI

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Kepri saat ini masih menjadi pintu utama kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Warga Negara Indonesia (WNI) Migran Korban Perdagangan Orang (MKPO) ke Indonesia.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, dari informasi yang didapatnya pada Juni mendatang akan masuk lagi 7 ribuan PMI dideportasi lewat Kepri.

"Kami dapat informasi pada Juni nanti, semua tahanan imigrasi di Malaysia akan dikosongkan. Diperkirakan ada 7 ribuan yang akan masuk lagi melalui pintu Kepri," ujar Ansar seusai melihat kepulangan PMI di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang, Selasa (11/5/2021).

Artinya, Ansar menilai hal itu akan menjadi beban berat bagi Kepri. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19. Dalam beberapa kali rapat bersama Pemerintah pusat, Ansar meminta ada pintu lain yang dibuka untuk kepulangan PMI.

"Bisa melalui Dumai, Tanjungbalai Asahan, Siloko di Sulbar, dan mungkin pintu lainnya. Supaya mengurangi beban berat kita. Soalnya Kepri ini jadi pintu masuk utama," ujarnya.

Baca juga: Kronologi 1 PMI Tujuan Singapura Ditangkap Polisi di Pelabuhan Harbour Bay Batam

Baca juga: 145 PMI Tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Berikut Rinciannya

Sementara itu terkait antisipasi kemulangan PMI yang tidak memiliki dokumen, Ansar mengatakan hal itu sudah pernah disampaikan Mendagri Tito Karnavian sebelumnya.

"Sebaiknya Komjen kita bisa komunikasikan dengan pemerintah pusat, agar digunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Supaya para PMI masuk ke Indonesia lewat jalur resmi," jawabnya.

Lebih lanjut, Ansar juga meminta bantuan kepada TNI-POLRI khususnya wilayah perairan untuk selalu melakukan razia dan patroli laut.
Hal ini untuk mengantisipasi pihak tak bertanggungjawab yang memulangkan PMI dengan jalur tak resmi.

"Untuk antisipasi jangan sampai ada masuk lewat pelabuhan tikus. Kita meminta bantuan TNI-Polri agar menjaga. Jadi tidak ada yang datang atau masuk ke Kepri melalui jalur pelabuhan tikus," sebutnya.

145 PMI Masuk Tanjungpinang

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) RI, Benny Rhamdani meminta masyarakat tidak memberi stigma negatif kepada PMI.

Menurutnya, Pekerja Migran Indonesia atau WNI Migran Korban Perdagangan Orang (MKPO) ini merupakan anak-anak bangsa yang juga memberi kontribusi besar bagi devisa Negara.

Saat melihat langsung kedatangan 145 PMI dan WNI MKPO di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Benny menyebut jika PMI memberi kontribusi bagi devisa Negara hingga Rp159,6 Triliun selama setahun.

Pelaksana teknis Rumah Perlindungan Trauma Center (RPCT) di Senggarang, Piter Mata Kena sebelumnya merinci, setidaknya ada 145 PMI dan WNI Migran Korban Perdagangan Orang yang pulang ke Indonesia lewat pelabuhan domestik Tanjungpinang.

Rinciannya, 91 laki-laki dan 53 perempuan.

Kemudian terdapat satu bayi dalam rombongan tersebut.

Piter menambahkan, sebanyak 115 orang dibawa ke RPTC.

Mereka terdiri dari 72 laki-laki, dan 43 perempuan.

Lalu ada 30 orang lagi dibawa ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Terdiri dari 19 laki-laki, 10 perempuan serta 1 bayi.

"Artinya layak mendapat penghormatan oleh Negara saat mereka pada pulang ke tanah air.

Tolong semua pihak tidak beranggapan bahwa PMI itu pembawa virus.

Mereka saudara kita semua.

Kontribusi mereka bagi devisa Negara termasuk terbesar ke-2 di Indonesia setelah sektor Migas," ungkapnya.

Didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Benny Rhamdani menambahkan, data yang masuk ke Tanjungpinang satu tahun terakhir itu berjumlah dari program debkalibrasi sebanyak 10.233 orang.

Mereka yang pulang karena deportasi sudah 395 orang saat ini.

Ini merupakan angka terbilang besar dan jadi perhatian kita semua.

Untuk jumlah keseluruhan itu ada sekitar 49 ribu orang yang selesai masa kerjanya.

Artinya gelombang kepulangannya ke Indonesia sangat besar.

Ia juga memastikan, bahwa sebelum ke Indonesia, para PMI sudah melewati serangakaian pemeriksaan protokol kesehatan ketat.

"Saat di Malaysia sudah dilakukan PCR dahulu dan harus hasilnya negatif yang bisa berangkat je Indonesia.

Setelah tiba di Tanah air ini, menjalani pemeriksaan lagi melalui dua tahapan. Lewat PCR dan Antigen," sebutnya.

PEMERIKSAAN Berlapis

Rencana kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan WNI Migran Korban Perdagangan Orang di Tanjungpinang buat sibuk sejumlah instansi.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas ll Tanjungpinang, Agus Jamaludin salah satunya.

Mereka terlihat sangat sibuk di area pintu kedatangan penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang.

Ia terlihat mengarahkan pegawainya untuk bertugas sesuai tugas masing-masing saat para
Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dan Warga Negara Indonesia (WNI) Migran Korban Perdagangan Orang (MKPO) tiba.

Di sela-sela kesibukannya, Agus menyampaikan bahwa tetap diberlakukan protokol kesehatan ketat.

Ia juga merinci pemeriksaan apa saja yang harus dilalui sejumlah PMI dan WNI MKPO begitu tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang itu.

"Selain protokol kesehatan ketat, ada sejumlah pemeriksaan lain yang harus dilewati," ungkpanya, Selasa (11/5/2021).

Ia menyampaikan, saat para PMI/WNI-MKPO tiba, harus melalui pemeriksaan dari petugas KKP.

Setelah itu, pemeriksaan oleh Imigrasi.

"Serta pemeriksaan atas barang bawaan oleh Bea Cukai," ucapnya.

Berdasarkan dokumen yang harus dibawa oleh para PMI tersebut, wajib dan pasti telah membawa hasil Swab PCR dengan hasil negatif.

"Seperti yang disampaikan bahwa saat sampai disini, dilakukan prokes ketat. Para PMI akan dilakukan 2 kali pemeriksaan Covid-19.

Pertama dengan Rapid Test, dan selanjutnya denga Swab PCR. Jadi hasil keduanya harus menunjukan negatif," ucapnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Tanjungpinang