Kejar Target, Gubernur Kepri Pimpin Rakor Pengembangan Bandara RHA Karimun

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memerintahkan jajarannya untuk mempercepat perizinan terkait pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Karimun.

Ansar meminta segala sumbatan harus diselesaikan, diurus dan dikejar biar cepat selesai.

“Kita semua harus kerja maksimal. Percepat semua perizinan yang menjadi kewenangan provinsi. Proses apa yang diperlukan dan rekomendasi dari kita,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Graha Kepri di Batam, Selasa (25/5/2021).

Di Graha Kepri, Ansar memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Karimun. Hadir pada kesempatan itu Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Dalam rapat itu, Ansar minta batas waktu penyelesaian berbagai hal yang menjadi kewenangan provinsi. Hal ini sangat penting agar kerja-kerja bisa berjalan lancar.

Baca juga: GeNose C19 Sudah Berlaku di Bandara RHA Karimun, Warga Tak Perlu Bayar Mahal Lagi

Baca juga: Pemkab Karimun Bentuk Tim Percepat Pengembangan Bandara RHA, Ini Fokus Tugasnya

Ansar juga mendapat deadline penyelesaian yang harus dilakukan provinsi. Meski beberapa tampak agak lama hingga tahun 2022, Gubernur Kepri itu minta jajarannya segera memenuhi dokumen kelengkapan dari provinsi. Apalagi kewenangan dari pemerintah pusat sudah ada schedule deadlinenya.

“Ini mesti jalan. Sesuai schedule,” kata Ansar.

Mantan Anggota DPR RI ini ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana dan schedule yang ditetapkan. Dalam pertemuan itu pun, Ansar memastikan bahwa pembagian kewenangan itu bisa menjadi alat kontrol apa yang belum dan apa yang menjadi kendala.

Malah Ansar memerintahkan jajarannya agar semua yang dibutuhkan, terutama surat-surat dari kabupaten segera diminta. Karena mantan Bupati Bintan ini tak ingin hal ini berjalan lambat.

“Walaupun beberapa bagian batas waktunya masih lama, tapi kita harus segera urus. Kejar dan selesaikan,” kata Ansar.

Dalam pertemuan itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq memaparkan pentingnya sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah. Rafiq memaparkan kewenangan tiap pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri

Berita tentang Bandara RHA Karimun