TAK Tahu Kapan Covid-19 Berakhir, DPRD Batam Usulkan Rancangan Pembangunan untuk New Normal

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, mengusulkan sejumlah poin pembangunan dalam rancangan awal RPJMD Batam tahun 2021-2026. 

Adapun poin penting dalam usulan DPRD Kota Batam, yang sudah diserahkan, dimaksudkan mendorong pembangunan di berbagai sektor, dengan memperhatikan kehidupan masyarakat di new normal. 

Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Kamaluddin, mengaku Covid-19 tidak diketahui kapan akan berakhir.

Oleh sebab itu dalam pokok rekomendasi DPRD meminta memperhatikan kehidupan baru (new normal) masyarakat.  

"New normal, menyangkut semua bidang kehidupan. Termaksud UMKM, industri dan lainnya," ujar Kamal saat berada diruangannya, Kamis (27/6/2021).

Dalam RPJMD Batam ini, lanjutnya, DPRD Kota Batam memasukkan usulan penyesuaian rencana pembangunan untuk new normal.

Hal itu menjadi garis besar poin perhatian dalam penyusunan program lima tahun ke depan.

"Kita kan tidak tahu Covid-19 ini sampai kapan. Maka kita masukkan usulan itu, sebagai langkah preventif," sambungnya.

Kedua, DPRD Kota Batam juga menyampaikan untuk sektor pariwisata di Kota Batam.

Yakni menciptakan pariwisata yang modern dan berkesinambungan.

Baca juga: DAFTAR 4 Poin Penanganan Covid-19 di Batam, Termasuk Target Vaksinasi Kalangan Pekerja

"Kita juga minta, jangan sampai Batam sebagai kawasan parawisata seperti sekarang terus. Harus ada langkah di RPJMD, bagaimana menyiapkan pariwisata di new normal," katanya.

Kamal mengatakan yang ketiga, untuk transportasi umum, DPRD Batam juga memberikan penekanan, untuk dilakukan modernisasi dan ramah lingkungan. 

"Itu yang kita minta ditata dengan baik. Karena transportasi menjadi wajah kota. Moda transportasi lebih murah, modern dan ramah lingkungan. Halte-halte juga minta dievaluasi. Harus simpel tapi kuat. Tidak perlu kayak rumah," kata Kamal.

Kemudian, keempat, DPRD Kota Batam juga menyorot penanganan rumah liar yang tak kunjung selesai dalam puluhan tahun ini. Demikian dengan kampung tua yang berjalan, segera digesa. Sehingga, program pembangunan dikampung tua lebih baik kedepan.

"Penyelesaian ruli dan kampung tua, agar bisa dijalankan. Sehingga, untuk kampung tua, bisa lebih cepat menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi ruli perlu segera dicari solusi dengan tetap melindungi hak warga. Termaksud soal legalitas masyarakat," imbuhnya.