Breaking News:

BATAM TERKINI

Kasus Pemalsuan Surat Hasil Tes GeNose di Batam, Ini Tanggapan GM BUBU Hang Nadim

GM BUBU Hang Nadim Batam Benny Syahroni menyayangkan ada oknum yang memalsukan surat GeNose di Bandara Hang Nadim Batam. Begini tanggapannya

Penulis: Ichwan Nur Fadillah | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Ichwan Nur Fadillah
Kasus Pemalsuan Surat Hasil Tes GeNose di Batam, Ini Tanggapan GM BUBU Hang Nadim. Potret calon penumpang di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (3/6/2021) 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kasus pemalsuan surat GeNose C19 di Bandara Hang Nadim Batam dua hari lalu menjadi sorotan banyak pihak.

General Manager (GM) Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim Batam, Benny Syahroni ikut menyayangkan peristiwa itu dapat terjadi.

Menurutnya, kejadian itu ikut mendiskreditkan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19 di Batam.

Di sisi lain, Benny juga menjelaskan peran pihak bandara.

"Urusan pengambilan sampel dan hasil itu prosedurnya dari RSBP Batam. Di bandara itu hanya menyiapkan fasilitas saja," jelas Benny saat dikonfirmasi Tribun Batam, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Reaksi Kadinkes Batam Soal Kasus Pemalsuan Hasil Tes GeNose di Bandara Hang Nadim

Baca juga: ADA Oknum Palsukan Hasil Tes GeNose, Konter Tes GeNose Bandara Hang Nadim Batam Tetap Ramai

Peran pihak bandara, lanjutnya lebih kepada teknis penerbangan. Untuk verifikasi terkait persyaratan terbang sendiri, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak yang berwenang.

"Kami lebih ke teknis. Misalnya, kemana alurnya setelah diverifikasi, kami siapkan. Dimana meja KKP, kami siapkan. Verifikasi hasil tetap dari instansi terkait," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, senada dengan Benny, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi pun ikut menyayangkan kasus pemalsuan ini terjadi.

Menurut Didi, tindakan dua pemalsu berinisial JN dan AT menjadi atensi tersendiri di tengah upaya meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19 di Batam.

"Genose ini di Batam yang mengeluarkan hanya bandara. Pihak luar selain bandara hanya rumkitban (rumah sakit bantu) atau klinik," ujar Didi kepada Tribun Batam, Rabu (2/6/2021) malam.

Untuk tindak pidana pemalsuan dokumen, Didi menyebut jika hal tersebut menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini kepolisian.

"Pemalsuan itu ranah APH bukan Satgas," tegasnya.

Sedangkan untuk kewenangan Rumkitban mengeluarkan hasil Genose C19, lanjut Didi, telah disesuaikan dengan Surat Edaran dari Gubernur Kepri.

Mengingat, antrean panjang di bandara dan pelabuhan sering terjadi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved