Breaking News:

LINGGA TERKINI

Politisi PKS Minta Pemberhentian PTT & THL di Lingga Ditinjau Ulang

Mantan Wakil Ketua II DPRD Lingga, Salmizi angkat bicara terkait langkah Pemkab Lingga merumahkan sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Tenaga Hari

Penulis: Febriyuanda | Editor: Agus Tri Harsanto
ist
Mantan Wakil Ketua II DPRD Lingga, Salmizi 

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau menyoroti polemik Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di Lingga.

Mantan Wakil Ketua II DPRD Lingga, Salmizi angkat bicara terkait langkah Pemkab Lingga merumahkan sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Tenaga Harian Lepas (THL).

Kebijakan ini pun menuai kontroversi dikalangan masyarakat dan juga para PTT dan THL yang diberhentikan tersebut.

Melihat itu, Salzmizi yang sebelumnya merupakan mantan wakil Paslon dalam pilkada Bupati Lingga periode 2020 angkat bicara.

Pria yang akrab disapa Emi ini, berharap Pemkab Lingga dapat meninjau kembali rencana pemberhentian atau merumahkan PTT dan THL tersebut.

"Kebijakan itu perlu dipertimbangkan. Walaupun untuk melakukan rotasi, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan merupakan hak kepala daerah, namun ini juga perlu pertimbangan yang matang terhadap dampak sosial di masyarakat kita," kata Emi.

Emi mengingatkan lagi, bahwa Pilkada telah usai dan masyarakat telah mengamanahkan Bupati Lingga agar bisa bekerja dengan baik.

"Kepala daerah terpilih adalah kepala daerah kita semua, sah secara Undang-undang. Bahkan sampai hari ini saya secara pribadi tidak pernah melakukan kritikan sedikit pun, berharap memberikan ruang kepada kepala daerah terpilih untuk melaksanakan visi misi dan program mereka," ucapnya.

Emi menilai, Muhammad Nizar selaku Bupati Lingga perlu memberikan penjelasan yang transparan.

Hal tersebut dengan maksud jangan sampai masyarakat menafsirkan sendiri, bahwa ini merupakan pembenaran adanya unsur politik, urusan dukung mendukung di Pilkada yang lalu.

"Ini tidak baik bagi roda pemerintahan kedepan dan juga menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat di Kabupaten Lingga.

Kalau kaitannya dengan anggaran, maka pemerintah daerah harus duduk bersama dengan DPRD dimana tugas mereka dalam urusan budgeting dan controling, agar dapat mencari solusi penganggarannya," jelasnya.

Ia pun meminta agar DPRD Lingga tidak boleh diam dan harus terlibat.

Hal itu sesuai amanah UU 23 tahun 2014, dapat dipahami bahwa unsur pemerintah daerah tersebut adalah kepala daerah dan DPRD.

"Artinya, setiap kebijakan perlu sinergitas antara kepala daerah dan DPRD. Pastilah ada solusi, jangan kita biarkan isu ini berkembang semakin memanas, sekali lagi ini tidak baik bagi iklim demokrasi," tuturnya.

"PTT dan THL tersebut bukan cari kaya, cuma numpang makan, numpang hidup dengan APBD, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang serba sulit.

Kasian anak istri mereka, cobalah gunakan hati nurani. Kebijakan yang baik, akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan yang baik pula," sambungnya. (TribunBatam.id/Febriyuanda)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved