Breaking News:

KEBIJAKAN

Biaya Persalinan Bisa Membengkak Imbas Jasa Kesehatan Kena PPN

Biaya persalinan diperkirakan akan membengkak menyusul langkah pemerintah akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa kesehatan

timesofindia.indiatimes.com
Ilustrasi bayi menangis. Biaya persalinan bakal membengkak jika pemerintah menerapkan PPN jasa kesehatan 

TRIBUNBATAM.id - Biaya persalinan diperkirakan akan membengkak menyusul langkah pemerintah akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa kesehatan. 

PPN yang merupakan pajak atas konsumen ini tentunya akan menambah beban biaya bagi masyarakat yang hendak menggunakan jasa melahirkan. 

Pemerintah berupaya menambah objek kena pajak untuk menambah pundi-pundi keuangan negara.

Rencana penarikan PPN ke jasa kesehatan masuk dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bila tidak ada aral melintang beleid tersebut akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini. Sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasionak (Prolegnas) 2021.

Dalam draf perubahan UU KUP yang dihimpun Kontan.co.id tersebut pemerintah menghapus butir a ayat 3 pasal 4A UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengatur bahwa jasa pelayanan kesehatan medis dibebaskan dari PPN.

Baca juga: Rencana PPN Sembako Picu Protes, Pemerintah Dituding Tidak Adil

Merujuk UU 49/2009 delapan poin yang termasuk dalam jasa pelayanan kesehatan medis. Pertama, jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kedua, jasa dokter hewan.

Ketiga, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.

Keempat, jasa kebidanan dan dukun bayi. Kelima, jasa paramedis dan perawat; Keenam, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Ketujuh, jasa psikologi dan psikiater. Kedelapan, jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Sejalan dengan itu pemerintah akan meningkatkan tarif PPN menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%.

Namun, di saat bersamaan pemerintah juga akan mengatur kebijakan PPN multi tarif yakni tarif rendah 5% dan tarif tinggi 25% untuk barang/jasa tertentu. 

Kendati demikian, beleid tersebut belum menegaskan berapa PPN yang akan dibanderol untuk biaya melahirkan.

Bila perubahan UU KUP tersebut ditetapkan, pemerintah akan mengatur besaran tarif dalam peraturan pemerintah (PP) terkait. (kontan)

Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved