Breaking News:

KEBIJAKAN

Sembako Bakal Dikenai PPN, Pedagang Berang, Pemerintah Janji Banjiri Masyarakat dengan Bansos

Sembako yang akan dikenakan tarif PPN meliputi, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah, sayur-sayuran.

Editor: Rimna Sari Bangun
Sembako Bakal Dikenai PPN, Pedagang Berang, Pemerintah Janji Banjiri Masyarakat dengan Bansos
tribunnewsbatam.com/argyanto
Ilustrasi Sayur-mayur di Batam. Pemerintah berencana mengenakan PPN pada sembako termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan.

Tentu saja, wacana pajak sembako membuat pelaku usaha geram dan tak habis pikir. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) termasuk salah satu yang melayangkan protes.

Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri meminta pemerintah menghentikan wacana ini. Mereka menilai, pengenaan PPN untuk barang pokok akan membebani masyarakat.

Saat ini saja, pedagang pasar kesulitan karena mengalami penurunan omzet sekitar 50 persen. Pemerintah pun dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Dia mengambil contoh beberapa bahan pangan, seperti cabai dan daging sapi. Belakangan, harga cabai naik mencapai Rp 100.000. "Mau dibebani PPN lagi? Gila, kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN lagi, gimana enggak gulung tikar," katanya kesal.

Lebih jauh dari itu, sebetulnya apa untung rugi pajak sembako? Selain pedagang pasar dan masyarakat, pajak sembako lantas disoroti ekonom.

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengaku, sembako yang dijadikan objek pajak baru akan mengikis daya beli masyarakat.

Bagaimana tidak? Masyarakat begitu tergantung dengan sembako, khususnya ibu rumah tangga yang saban hari berkunjung ke warung dan tukar sayur untuk memenuhi pangan keluarga.

Namun demikian, masih ada kemungkinan pemerintah akan menurunkan pajak untuk barang-barang esensial yang banyak dibutuhkan, lantaran skema multitarif menjadi salah satu opsi yang digaungkan.

Dengan skema ini, barang kebutuhan masyarakat akan dipajaki lebih rendah, sedangkan barang mewah yang umumnya dikonsumsi masyarakat menengah atas bakal dipajaki lebih tinggi.

Staf khusus menteri keuangan Yustinus Prastowo dalam satu kesempatan sempat menyebut, barang yang banyak dibutuhkan warga bisa lebih rendah tarifnya, mungkin turun sekitar 5-7 persen dari yang saat ini 10 persen.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved