Kilang Minyak Pertamina di Cilacap Terbakar, Pasok 60 Persen Kebutuhan BBM di Pulau Jawa

TRIBUNBATAM.id - Kilang minyak Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap terbakar Jumat (11/6/2021) malam sekira pukul 20.00 WIB.

Diketahui peristiwa kebakaran terjadi di area unit Pertamina RU IV Cilacap.

"Kita masih menunggu koordinasi dari pihak Pertamina. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran di dalam area kilang tersebut," ujar Kepala UPT Pemadam Kebakaran Cilacap Supriyadi, kepada Tribunbanyumas.com, melalui pesan singkat Jumat (11/6/2021).

"Iya benar kebakaran sementara masih dan menunggu petunjuk pimpinan dan info dari Pertamina," imbuhnya.

Dilansir dari website Pertamina, PT PERTAMINA (PERSERO) Refinery Unit IV Cilacap merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan di tanah air.

Baca juga: Kepala Pemadam Kebakaran Benarkan Kilang Minyak Pertamina di Cilacap Terbakar

Unit ini memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barrel/hari, dan terlengkap fasilitasnya.

Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

Selain itu kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air saat ini yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air.

Kilang di PT PERTAMINA (PERSERO) Refinery Unit IV Cilacap terdiri atas:

Kilang Minyak I

Kilang Minyak I dibangun tahun 1974 dengan kapasitas semula 100.000 barrel/hari.

Kilang Minyak I ini beroperasi sejak diresmikan Presiden RI tanggal 24 Agustus 1976.

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan konsumen, tahun 1998/1999 ditingkatkan kapasitasnya melalui Debottlenecking project sehingga menjadi 118.000 barrel/hari.

Kilang ini dirancang untuk memproses bahan baku minyak mentah dari Timur Tengah, dengan maksud selain mendapatkan BBM sekaligus untuk mendapatkan produk NBM yaitu bahan dasar minyak pelumas (lube oil base) dan aspal.

Mengolah minyak dari Timur tengah bertujuan agar dapat menghasilkan bahan dasar pelumas dan aspal, mengingat karakter minyak dari dalam negeri tidak cukup ekonomis untuk produksi dimaksud.