Breaking News:

500 ASN di Pemko Tanjungpinang Tolak Divaksinasi, Dari Guru hingga Pegawai OPD

Dinas Kesehatan Tanjungpinang menyebut setidaknya ada 500 ASN di Pemko Tanjungpinang yang masih menolak untuk divaksinasi covid-19

tribunbatam.id/Noven Simanjuntak
500 ASN di Pemko Tanjungpinang Tolak Divaksinasi, Dari Guru hingga Pegawai OPD. Foto Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Dalduk KB Kota Tanjungpinang, Nugraheni 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes Dalduk KB) Kota Tanjungpinang menyebut, setidaknya ada 500 Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang masih menolak untuk divaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Dalduk KB Kota Tanjungpinang, Nugraheni saat melakukan peninjauan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Jalan Pramuka Kota Tanjungpinang, Sabtu, (12/6/2021).

Ia mengatakan, 500 pegawai tersebut berasal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) hingga guru dan tenaga pengajar di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

"Ya termasuk ada juga ASN yang menolak vaksin saat itu. Dari target 800 yang disisir sebelum puasa, masih ada 500an yang belum," papar Nugraheni.

Ia melanjutkan, saat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Tanjungpinang masih dijabat Riono, Wali kota Rahma sempat mengarahkan Riono untuk menyurati para ASN itu agar melakukan vaksinasi.

Baca juga: 23.034 Buruh di Batam Bakal Dapat Vaksin Covid-19 hingga Akhir Juni 2021

"Jadi kayaknya Pak Riono sudah ditugaskan untuk bekerja sama dengan BKD agar menyurati OPD- OPD, yang nantinya mendata anggotanya yang belum divaksin," terangnya.

Menurutnya, ASN sebagai ujung tombak pemerintah seharusnya menjadi promotor utama program vaksinasi yang dapat ditiru oleh masyarakat.

"Sebagai ASN kan kita harus sebagai contoh bukan malah menjadi tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri," jelasnya.

Terkait surat pernyataan penolakan vaksin oleh 52 guru yang sebelumnya tersiar di berbagai media, Nugraheni mengaku telah mendengar kabar tersebut namun belum menerima laporan resminya.

"Kalau itu saya belum dapatkan laporannya secara resmi dari Kepala Dinasnya," katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang berencana akan memberlakukan sanksi penundaan pembayaran tunjangan penghasilan bagi sejumlah pegawai baik ASN, THL mupun PTT di lingkungan Pemko Tanjungpinang apabila menolak vaksin Covid-19.

Kebijakan itu menyusul setelah dikeluarkannya terlebih dahulu kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan, pegawai di lingkungan Pemko Tanjungpinang merupakan sasaran utama vaksinasi sehingga wajib melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan, penanganan dan penghentian penyebaran Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

Rahma juga menegaskan, kebijakan tersebut nantinya berpedoman pada kebijakan yang ada di atasnya.

Baca juga: 380 Warga Tanjungpinang Masih Terpapar Covid-19

"Segala sesuatu tentu kita berpedoman jika diatas sudah melakukan tentu yang di bawah kita akan perkuat," ujarnya, Sabtu, (12/6/2021)

Sebagaimana bagian dari program nasional, vaksinasi merupakan salah satu cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang menyangkut hidup masing-masing individu.

Demikian ASN, PTT, ataupun THL merupakan sasaran utama vaksin sebagai ujung tombak pemerintah yang dipandang sebagai contoh bagi masyarakat 

"Ini salah satu cara untuk kita beriqtihar memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Jadi harus kita lakukan," katanya. ( TRIBUNBATAM.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Kepri

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved