Bupati Lingga Laporkan ke Gubernur Soal ASN Ogah Divaksin, Ini Jawaban Ansar Ahmad

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten Lingga terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, Selasa (15/6/2021).

Bupati menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan vaksinasi bersama Gubernur Kepri yang didampingi istrinya selalu Ketua PKK Provinsi Kepri.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Daerah, Dabo Singkep, Lingga itu tampak dihadiri Kapolda Kepri, Danrem, Danlantamal IV Tanjungpinang, Danlanud, hingga Sekda Lingga, hingga Forkompinda Provinsi Kepri dan Forkompinda Lingga.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lingga, Muhammad Nizar membuka kegiatan dengan mempersilahkan masukan-masukan dari segala pihak.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, jumlah kasus aktif menurun khususnya di Kabupaten Lingga.

"Tentunya hal ini tidak terlepas diri dari seluruh masyarakat, dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan," kata Ansar.

Ansar lalu menegaskan, wilayah Kepri akan menerapkan test GeNose di setiap wilayah Kepri kepada masyarakat yang akan melakukan keberangkatan.

Baca juga: Gubernur Kepri Tinjau Vaksinasi Massal di Lingga, Targetkan Sehari Capai 2 Ribu Orang

Ia juga menargetkan, seluruh wilayah di Kepri bisa menargetkan vaksinasi sebanyak 70 persen.

"Saya apresiasi juga dengan Pak Bupati dan seluruh jajaran Forkopimda, yang telah ikut berupaya keras menangani covidi.

Mulai dari imbauan, menerapkan protokol kesehatan, hingga dari Polda juga menjalankan program Nasi Kapau (Vaksinasi Jangkau Pulau) yang telah dilaunching perdana di Kabupaten Lingga," ucap Ansar.

Ia juga mengatakan, bahwa hal ini adalah tugas bersama yang harus dilakukan bergotong-royong.

"Bagaimana kita harus bahu-membahu memberantas Covid-19 dari Kepulauan Riau agar segera berlalu dengan mensukseskan program vaksinasi ini," tuturnya.

Sebelum mengakhiri rapat, Muhammad Nizar meminta tanggapan dari Ansar Ahmad, terkait penegasan kepada ASN yang enggan untuk divaksinasi.

Dilanjutkan Ansar menegaskan, bahwa untuk seluruh jajaran PNS, PTT, serta THL diwajibkan mengikuti vaksin dan segera mendaftarkan diri sebagai peserta vaksin.

"Jadi semuanya wajib vaksin. Jika ada PNS yang tidak mengikuti vaksin, maka tunjangan daerahnya tidak akan dibayar, sedangkan PTT dan THL tidak akan dibayarkan gajinya," tegas Ansar Ahmad. (TRIBUNBATAM.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Kepri