Bursa Sekdaprov Kepri, Selain Jefridin Hamid, Sardison Ikut PKN Tingkat I

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Bursa Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekdaprov Kepri kembali jadi perhatian.

Itu setelah dua nama pejabat eselon mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional/ PKN Tingkat I angkatan ke-50 tahun 2021.

Selain Sekretaris Daerah Kota atau Sekdako Batam Jefridin Hamid, nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kadis PMD Dukcapil Provinsi Kepri, Sardison ikut dalam pelatihan itu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/ BKPSDM Kepri, Firdaus membenarkan nama dua pejabat eselon yang ikut seleksi tersebut.

Ia menambahkan, proses seleksi dilakukan secara ketat dan terbuka.

Ia mengatakan, PKN itu dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN RI.

"Dua nama itu yang sudah kami keluarkan rekomendasinya.

Kedua nama tersebut ikuti diklat secara nasional ini.

"Kalau tak salah pada 15 Juni 2021 kemarin sudah mulai pelatihannya," ucapnya, Jumat (18/6/2021).

Firdaus mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pejabat yang telah mengikuti pelatihan tersebut telah mendapat tiket untuk menduduki jabatan Sekdaprov Kepri.

Hanya saja, terdapat tahapan lain yang harus dilalui, salah satunya melalui open bidding.

Ia menambahkan, pelatihan ini dimaksudkan untuk membangun kepemimpinan strategis guna mewujudkan kader pimpinan birokrarat yang berkualitas dan sumber daya manusia unggul.

"Bisa saja. Nanti tetap semua proses itukan ada pada open bidding.

Tapi memang tidak semua ASN bisa lolos seleksi masuk PKN itu," sebutnya.

Baca juga: Sekdaprov Kepri Minta Inspektorat Cari Oknum Pembocor Surat Pelantikan Pejabat Berujung Viral

Baca juga: Sekdaprov Kepri Tak Sangka, Terima Penghargaan Tak Biasa, Pertama di Kepri

Sementara Kepala PMD Dukcapil Kepri, Sardison mengaku jika proses seleksi untuk bisa lolos mengikuti PKN Tingkat I angkatan ke-50 tahun 2021 begitu ketat.

Tidak sembarang orang menurutnya bisa ikut kegiatan ini.

Ia mengatakan, sebelum covid 2 tahun lalu telah mempersiapakan diri. Persianya pada Februari 2020 barulah mengikut tes.

"Peserta yang terdiri dari pejabat terbaik diseleksi bersama.

Saat itu calon peserta seleksi sekitar dua ratusan. Terdiri dari kementeriaan, lembaga, Polri, Pejabat provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

Dari ratusan peserta yang ikut, yang terbaik dari berbagai instansi se-Indonesia, saya lulus untuk mengikuti PKN ini. Alhamdulillah," jelas mantan Karo Administrasi Pembangunan yang juga ketua Iwakusi Tanjungpinang-Bintan ini.

Sardison pun memohon doa agar ia bisa mengikuti pelatihan secara baik dan lancar serta lulus dengan hasil terbaik.

SARAN Fraksi PKB DPRD Kepri

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kepri sebelumnya meminta Gubernur Kepri untuk menahan perombakan pejabat eselon Pemprov Kepri.

Menurutnya, rencana tersebut bakal berimbas pada rencana pembangunan yang sedang berjalan pada tahun ini.

Tidak hanya menyasar sejumlah kepala dinas di Pemprov Kepri, jabatan Sekretaris Daerah Provinsi/ Sekdaprov Kepri pun dikabarkan bakal diganti.

"Kami minta Gubernur Kepri tahan diri," ucap juru bicara Fraksi PKB DPRD Kepri, Sirajudin Nur, Kamis (17/6/2021).

Sekdaprov Kepri selaku Ketua Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) adalah posisi sangat strategis dalam menetapkan kebijakan kebijakan anggaran daerah.

Pihaknya khawatir jika penggantian posisi Sekdaprov Kepri itu bakal mengganggu kesinambungan pembangunan yang sudah direncanakan dengan baik sebelumnya.

Ia menyarankan, sebaiknya di tahun pertama ini Gubernur Kepri fokus terlebih dahulu mengawal dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD 2021.

Selain itu, juga mengambil waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi tahun berjalan terhadap jalannya pemerintahan dan kabinetnya.

"Jangan sampai penggantian kabinet nantinya justru menjadi kontraproduktif bagi pembangunan daerah.

Karena itu kami Fraksi PKB meminta Gubernur untuk cooling down dan tidak terburu buru melakukan perombakan.

Apalagi selama ini Kinerja Keuangan Daerah sangat baik, Kinerja Sekdaprov dan beberapa OPD yang katanya jika dirombak justru berkinerja baik," sarannya.

Ketika ditanya kapan waktu yang tepat untuk dilakukan perombakan kabinet, Sirajudin menjawab setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2021 adalah waktu yang tepat untuk memulai yang baru.

"Sabarlah sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2021" jawabnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebelumnya membantah adanya perombakan kabinet di pemerintahannya bersama Marlin Agustina.

Meski begitu, ia membenarkan akan melakukan penyegaran. Namun yang penting baginya bukan mengganti orangnya.

"Melakukan penyegaran tentu. Namun penyegaran tersebut bukan mengganti pejabatnya. Penyegaran itu meng-upgrade birokrasi agar bekerja lebih maksimal. Pak Jokowi berkali-laki pesan. Di masa Covid-19 ini harus extraordinary (luar biasa)," jawabnya.

Ansar Ahmad juga menjelaskan bahwa di masa kepemimpinannya tidak ada isu daerah. Tidak ada orang Bintan atau Batam, atau lainnya.

Sebab, di masa pandemi dan pemulihan ekonomi yang berat saat ini, yang penting adalah orang yang mau bekerja luar biasa, bukan berasal dari mana.

“Extraordinary, itu kuncinya. Yang bisa bekerja luar biasa akan kita beri kepercayaan. Yang kerja biasa-biasa saja atau di bawah standar, akan kami ganti.

Jadi, tidak akan ada didominasi salah satu daerah. Bila ada kekosongan pejabat eselon II dan III, ya, kita bagi-bagi saja," jawabnya.

Ketika ditanya posisi Sekdaprov, apakah akan tetap mempertahankan Sekdaprov Arief Fadillah, Ansar mengaku belum bisa menjawabnya.

“Nantilah, saya belum bisa menjawabnya,” katanya sambil tersenyum.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Sekdaprov Kepri