Breaking News:

OJK Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Kepri Dorong Peningkatan Peran BPR/BPRS dan Fintech

Untuk mendorong kinerja, OJK Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS

Ist
Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Rony Ukurta Barus 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dalam rangka melakukan evaluasi dan mendorong kinerja BPR dan BPRS di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS.

Acara tersebut dihadiri oleh 44 BPR dan 2 BPRS yang seluruhnya berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutan yang disampaikan Rony Ukurta Barus selaku kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, disebutkan bahwa hingga Triwulan I Tahun 2021, baik Ekonomi Nasional maupun Regional dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau masih mengalami kontraksi, namun sudah mulai menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik.

Adapun kondisi sektorPerbankan hingga Triwulan I 2021 berada dalam kondisi yang stabil, dimana terdapat pertumbuhan Aset BPR dan BPRS sebesar 2,64% (yoy) atau tercatat sebesar Rp7,67 triliun hinggaposisi Maret 2021.

Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun hingga Maret 2021 tercatat sebesar Rp6,25 Triliun atau meningkat 3,68% (yoy).

Sedangkan Kredit Yang Diberikan pada posisi Maret 2021 tercatat sebesar Rp5,26 Triliun atau masih mengalami kontraksi sebesar -4,31%.

Kontraksi dalam penyaluran kredit ini masih sejalan dengan kontraksi yang dialami oleh pertumbuhan ekonomi yang dialami di Provnsi Kepulauan Riau, namun demikian OJK mendorong agar BPR dan BPRS mulai meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang masih maupun yang mulai menunjukkan pertumbuhan.

Selain itu juga, OJK tentunya akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan.

Kegiatan evaluasi kinerja BPR/BPRS yang dilaksanakan secara virtual
Kegiatan evaluasi kinerja BPR/BPRS yang dilaksanakan secara virtual (Ist)

Pada kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut, hadir Erna Nilam Permata selaku Deputi Direktur Pengaturan BPR Departemen Penelitian dan Pengaturan OJK (DPNP) yang menjadi narasumber dalam pemaparan mengenai beberapa kebijakan stimulus di industri perbankan, antara lain :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan BagiBank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019.

Dalam kegiatan dimaksud juga dilakukan pemaparan materi terkait Peran Fintech dalam Perluasan Akses Keuangan Kepada Masyarakat yang disampaikan oleh Kusersyansyah selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Adapun dengan penyampaian materi terkait Fintech Peer to Peer Lending Legal kepada seluruh BPR dan BPRS di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan peluang terwujudnya kerjasama antara BPR/BPRS yang ada di Wilayah Kepulauan Riau dengan Fintech Peer to Peer Lending Legal yang ada di Indonesia sehingga daya saing BPR/BPRS, khususnya di Wilayah Kepulauan Riau dapat semakin meningkat dan semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses kebutuhan permodalan.

Berdasarkan data diketahui bahwa sampai dengan April 2021, total borrower pada Fintech Peer to Peer Lending Legal atau jumlah penerima pinjaman di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 232.327 pinjaman dengan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman mencapai Rp1,144 Triliun.

Adapun beberapa manfaat Fintech Pendanaan Bersama antara lain adalah mempermudah masyarakat yang unbanked dan undeserved untuk mengakses kredit, mempermudah layanan finansial, dapat meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan dana yang Lender lakukan maupun dengan beberapa cara lainnya, membantu UKM mendapatkan modal usaha berbunga rendah, mendukung inklusi keuangan nasional, dan membantu mengisi credit gap di Indonesia.

Namun demikian OJK senantiasa mengingatkan masyarakat agar hanya berhubungan dengan perusahaan Fintech Peer to Peer Lending yang terdaftar di OJK dengan memastikanl egalitas perusahaan Fintech tersebut selaku pemberi pinjaman terlebih dahulu melalui saluran yang tersedia seperti telepon Kontak OJK 157 atau melalui website OJK (www.ojk.go.id).  (*)

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved