Gencar Sosialisasi Jokowi 3 Periode, M Qodari PeDe Publik Setuju: Penentang Cuma Demokrat dan PKS
Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari percaya diri menyebut masyarakat akan setuju dengan gagasannya agar Jokowi tiga periode menjadi Presiden RI
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari percaya diri menyebut masyarakat akan setuju dengan gagasannya agar Jokowi tiga periode menjadi Presiden Indonesia.
M Qodari merupakan Penasihat Komunitas JokPro 2024, yang salah satu isunya menggaungkan agar Jokowi dan Prabowo berduet menjadi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang.
Dikutip dari Tribunnews, ia mengaku akan gencar mempromosikan gagasan Jokowi tiga periode kepada masyarakat.
"Kami menanggap bahwa ini adalah dakwah yang sangat mungkin, dan bahkan sangat mudah.
Kenapa mudah? Karena yang didakwakan ini bukan orang baru," kata Qodari dalam Diginas Tribun Network: “Pro-Kontra Presiden Tiga Periode dan Pasangan Jokowi-Prabowo" pada Kamis (24/6/2021).
Qodari juga mengungkap alasan mendorong agar Presiden Joko Widodo bisa kembali maju di Pilpres 2024, berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Menghindari polarisasi dalam masyarakat pada Pemilu Presiden 2024 mendatang, menjadi alasan mendorong Jokowi berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024.
Qodari menilai Pilpres semakin lama semakin keras dari tahun ke tahun terakhir.
Bahkan menurutnya, Pilpres terakhir-terakhir ini tak sama dengan Pemilu tahun 2004 tahun 2009.
"Karena pertama, sekarang kita hidup di zaman politik identitas.
Ini terjadi secara global bukan hanya terjadi di Indonesia."
"Kedua yang juga baru adalah kita hidup di zaman medsos.
Manusia sekarang hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya.
Dunia medsos ini ternyata punya logikanya sendiri yang namanya logika algoritma biner dan itu menciptakan fenomena yang namanya ruang gema atau echo chamber," ujar Qodari.
Baca juga: Duet Maut Pilpres 2024, Jok-Pro Usung Jokowi Prabowo tapi Bantah Presiden 3 Priode
Hal itu kata dia, manifestasinya terlihat di Pilpres 2019 lalu dalam wujud kategorisasi cebong dengan kampret.
Dilansir Tribunnews.com berjudul Dukung Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024, Qodari Dorong Amandemen UUD 1945, polarisasi itu ia sebut telah mengakibatkan kerusuhan di 2019.
Misalnya tatkala gedung Bawaslu diserbu habis-habisan, terjadi bentrokan di sejumlah lokasi di Jakarta.
Bila bukan Jokowi-Prabowo yang menjadi pasangan calon di 2024, maka dia khawatirkan akan terjadi kerusuhan dan kekerasan yang lebih besar lagi dan banyak korban jiwa jatuh.
"Sehingga saya melihat nanti 2024 kalau kalau polanya tetap seperti ini, katakanlah calonnya bukan Jokowi-Prabowo, maka terjadi yang dikhawatirkan akan banyak korban yang meninggal, terjadi penyerbuan ke gedung MPR, petugas kelelahan, kecapaian jadi korban.
Kemudian ada kena peluru nyasar kayak 2019 itu, ada orang seperti Yunarto Wijaya menjadi target pembunuhan.
Itu dalam skala yang berlipat dari sebelumnya yang sudah kita lihat.
Singkatnya Indonesia akan memenuhi teori dari Pemilu menuju kekerasan," jelasnya.
Atas dasar itulah, lanjut dia, dirinya berpikir mengenai solusi untuk hal itu.
"Saya melihat solusinya ada pada Jokowi dan Prabowo," ucapnya.
Ia menyadari untuk mencapai itu perlu adanya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa pasangan Jokowi-Prabowo itu baru bisa terjadi kalau terjadi amandemen.
Ini mungkin yang tidak dipahami oleh teman-teman yang mengangkat #TangkapQodari atau kemarin ada yang melapor ke Polda Sumut," ujar Qodari.
"Jadi saya menyampaikan gagasan Jokowi-Prabowo dengan penuh kesadaran, bahwa itu harus dengan amandemen," tegas Direktur Eksekutif Indo Barometer ini.
Amandemen itu baru bisa dilakukan, imbuh dia, kalau dilakukan oleh partai politik yang di DPR dan Anggota DPD RI.
Jadi, kata dia, pencalonan Jokowi untuk periode ketiga itu baru bisa terjadi kalau partai politiknya mendukung.
Baca juga: Jokowi Diberondong Pertanyaan Pilpres 2024 oleh Relawan: Ojo Kesusu, Pada Saatnya Saya Bicara
"Saya kampanyekan Jokowi-Prabowo pada masyarakat, karena partai politik itu pasti mendengar suara masyarakat.
Yang menjadi tuan atau bos dari partai politik itu adalah masyarakat," ucapnya.
Dia juga menilai lumrah gagasan Jokowi tiga periode itu hanya ditentang oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Saya perhatikan, yang tidak setuju itu pertama Demokrat, yang banyak dikutip dari #TangkapQodari, itu pernyataan dari para politisi Demokrat.
Tapi kalau itu kan kita tidak heran. Bahkan ada pendukung Jokowi yang bilang, kalau Demokrat engga setuju berarti sudah benar gagasan ini (Jokowi tiga periode). Kira-kira begitu," ucapnya.
"Adalagi PKS, itu yang jelas-jelas tidak setuju juga. Tapi teman-teman JokPro itu ngomong juga sama, kalau PKS tidak setuju itu juga wajar. Justru itu bukti bahwa gagasan ini benar," jelasnya.
Namun sejauh ini partai-partai yang lain, belum ada bersuara menolak gagasan Jokowi tiga periode dan berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024.
"(JokPro) ini menyadari, bahwa front ini jauh lebih besar.
Karena partai-partai itu sendiri juga belum setuju," jelasnya.
Ia berdalih dua tokoh ini merupakan representasi dari pilihan masyarakat Indonesia.
Hal itu sudah terlihat dan dibuktikan dalam Pilpres 2014 dan 2019.
"Sederhana saja karena mereka berdua ini yang selama ini didukung lalu kemudian kalau saya kampanyekan, saya sosialisasi Jokowi Prabowo, insya Allah secara naluriah nanti masyarakat akan mendukung," jelasnya.
Kemudian dua tokoh itu juga adalah dari nasionalis. Hal ini untuk bersatu melawan tantangan radikalisme di NKRI.
Baca juga: 3 Ketua Partai Jadi King Maker Pilpres 2024, LSI Denny JA Sulit Bayangkan Prabowo Cawapres
Baca juga: Sikap Jokowi Beda dengan SBY! Presiden RI Tak Ingin Kehilangan Relawan di Pilpres 2024
Baca juga: Prabowo Belum Setujui Dirinya Dicalonkan di Pilpres 2024, Gerindra Fokus Menangkan Sampai Jadi
.
.
.
Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google
(*/ TRIBUNBATAM.id)
