PPKM Mikro di Kepri dan Protes Masyarakat

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Belakangan ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Kepulauan Riau lebih diperketat lagi.

Hal ini bertujuan untuk menekan angka penyeberan Covid-19 di kalangan masyarakat Kepri.

Dengan adanya peraturan tersebut ada pro dan kontra di kalangan masyarakat Kepri.

Nah untuk mengulas lebih jauh berikut wawancara eksklusif Tribun Batam (TB) bersama Dr. Tjetjep Yudiana, M. Kes, Juru bicara satgas Covid-19 provinsi Kepri (TY) dan Dr. Ervin Nora Susanti, Ketua program studi Magister Manajemen -Unrika (EN) lewat program News Webilog Tribun Batam Edisi Senin, (5/7/2021).

TB : Selamat sore, dokter. Salam sehat. Selamat bertemu. Dokter sesuai dengan tema kita sore ini, “PPKM di Kepri dan Protes Masyarakat”. Kita tahu bahwa PPKM itu sedang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.
Nah, kira-kira apa dampak yang dialami oleh warga di Kepri dan apa antisipasi Pemerintah Daerah dengan Tim Satgas Covid-19 menyikapi kondisi tersebut?

TY : Sore kembali. Tentu dampaknya akan sangat positif terhadap upaya menurunkan penyebaran virus Covid-19 di Kepri. Seperti yang kita tahu, satu bulan belakangan ini frekuensinya sangat meningkat tajam, dengan penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali tentu lebih memperketat kan aturan seperti, jika seseorang yang melakukan perjalanan, dari Jakarta ke Kepri itu mengharuskan melakukan VCR dan bukti vaksin sebagai salah satu syarat perjalanan.

Upaya ini tentu akan diikuti oleh Kepri bagi masyarakat yang hendak keluar Kepri harus menyesuaikan dengan persyaratan yang ada, seperti yang dilakukan di Jawa dan Bali.

Untuk kondisi di Kepri tentu kita akan melakukan penyesuaian walaupun saat ini diberlakukan di Jawa dan Bali namun hakekatnya dilaksanakan di daerah-daerah lain termasuk Kepri, yang saat ini kondisinya sama dengan Jawa dan Bali.

Gubenur sudah mengeluarkan surat edaran kepada Wali Kota dan Bupati tentu dalam upaya agar bisa menyesuaikan sesuai aturan yang ada.

TB : Apa saja kebijakan-kebijakan praktis dan teknis yang diambil oleh Pemerintah Daerah terhadap PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Misalnya, melarang orang Kepri pergi ke Jawa atau Bali atau mengawasi secara ketat orang yang datang ke Kepri melalui transportasi laut dan udara? Lalu apakah PPKM itu sudah diberlakukan di Kepri? Seperti apa pemberlakuannya? Sebab, selama ini ada kesan pemberlakuan PPKM di Kepri itu dilakukan setengah-setengah atau tidak tegas oleh pemerintah.

TY : Pelarangan PPKM di Kepri sudah dilakukan, kita sudah membentuk 3000 lebih PPKM Mikro dari mulai RT/ RW, kelurahan, dan Kecamatan, dan ini di dukung oleh TNI dan Polri, tetapi kita akui dalam implementasinya belum seluruhnya secara sempurna, tetapi pada saat ini kita sudah berhasil melakukan zonasi Merah, Kuning, Orange dan Hijau. Sekarang para RT/RW harus mengetahui masyarakatnya yang terpapar covid-19, kemudian menindaklanjuti seperti bisa karantina mandiri atau arahkan ke petugas kesehatan.

Sementara untuk pelarangan seperti mobilisasi masyarakat dalam keperluan seperti bisnis, kuliah dll, sejauh ini kita tidak membatasi, namun kita hanya menerapkan persyaratan tersebut, menggunakan VCR dan vaksin itulah persyaratan utama.

TB : Apakah abang bias rincikan secara garis besar batasan-batasan PPKM yang diberlakukan di Kepri. Misalnya, pemberlakuan jam malam, jam operasional tempat usaha dan hiburan, sejauh mana keberadaan Tim PPKM di level RT/RW dan apa saja tugas dan fungsi mereka dalam koordinasi dengan Tim Satgas Covid-19 di daerah?

TY : Terbangunnya komunikasi dilevel RT/RW dengan masyarakat saat ini berjalan lancar dan baik. Saya mendapatkan beberapa contoh laporan yakni mereka saking semangatnya, sampai membuat WhatsApp group di kalangan RT, hal ini sangat baik sehingga semua informasi terkait Covid-19 akan sangat cepat diketahui.

Yang terpenting adalah komunikasi harus terbangun yang sudah harus digerakkan oleh Wali Kota, Bupati ke bawah hingga ke RT /RW.
Ketika kita bicara Covid-19 maka kita bagi menjadi sektor hulu dan hilir. Sektor hilir yakni kesehatan, dan hulu adalah protokol kesehatan. Kita ketahui sekarang anak-anak sekolah menggunakan daring, tetapi kenyataannya dilapangan anak-anak dibiarkan tetap bermain dengan tidak menggunakan masker. Inikan percuma pembelajaran dilakukan dengan daring. Untuk itu kedepan ini, menjadi tanggung jawab satgas di tingkat RT/RW sehingga sasaran ini semakin ketat.

TB : Bagaimana Pemerintah Daerah mengantisipasi dan memberikan solusi kepada masyarakat yang mengeluh terkait kelesuhan ekonomi ditambah pemberlakuan PPKM lagi? Apakah ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat?

TY : Pemerintah tidak melakukan pelarangan menutup paksa, namun hanya melakukan pembatasan saja, seperti jam malam hingga pukul 20.00 WIB saja, sehingga tidak ada aktivitas dijam malam lagi.

Pemerintah tidak pernah menutup pasar, tetapi mohon penjual maupun pembeli tolong gunakan masker, restoran silahkan buka tetapi ada pembatasan dan protokol kesehatan Covid-19. Untuk bantuan pasti ada, seperti contoh, saat ini masyarakat yang dikarantina 1000 orang, Wali Kota Batam dengan senang hati membantu dengan memberikan makan secara gratis dll .

TB : Pemberlakuan PPKM di Kepri ini bertahan sampai kapan? Apakah sampai jumlah kasus Covid-19 di Kepri kembali melandai seperti dulu?

TY : Tentu yang menjawab adalah masyarakat, mereka yang terpapar saat ini adalah mereka yang lalai. Untuk itu mulai sekarang saling mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan Covid-19. Jika Covid-19 ini hilang maka kita akan kembali hidup normal lagi. Kendati demikian Pemerintah wajib hadir dan akan mengontrol hal ini.

TB : Nah, kapan kira-kira kasus Covid-19 di Kepri kembali melantai apa pesan kepada masyarakat yang saat ini selalu mengharapkan Corona ini segera berakhir?

TY : Untuk menurunkan bahkan meniadakan Covid-19 ini maka betul-betul kita tegakkan protokol kesehatan, masker bukan untuk melindungi kita saja tetapi untuk melindungi orang lain, serta keluarga kita. Ketika lalai maka virus akan masuk. Ayo kita harus mau menegur atau mengingatkan siapapun dihadapan kita yang tidak menggunakan masker tolong tegur secara halus. Kalau kita tidak berani berarti kita tidak siap berperang.

Wawancara eksklusif Tribun Batam bersama Ervina :

TB : Bu Doktor, belakangan selalu ada pendapat meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan pemberantasan Covid-19 tetapi secara serentak memperhatikan perekomian masyarakat. Bagaimana pendapat dan posisi ibu terkait hal tersebut. Bisa berikan pendapat ibu?

EN : Memang pemberantasan Covid-19 dan pemulihan perekonomian atau perhatian pemerintah terhadap perekonomian, keduanya saat ini merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan karena dimasa kondisi pandemi seperti ini. Kita tau efek dari adanya Covid-19 ini, cukup berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian. Khususnya di Kepri sendiri tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan satu juga masih mengalami kontraksi sebesar 1,19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski kondisi ini relatif lebih baik dibandingkan dengan triwulan ke empat dari 2020 yang kontraksinya mencapai 4.46 persen. Sehingga sangat diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus pada pemberantasan Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi meski sudah dialokasikan dana untuk program pemulihan ekonomi nasional, namun belum berjalan secara efektif.

TB : Selama ini pemerintah selalu mengambil kebijakan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan. Apakah skema kebijakan seperti itu masih relevan pada tahu kedua Covid-19 menyerang negeri ini dan akan tetap diterapkan sampai beberapa tahun ke depan dalam rangka memulihkan dampak Covid-19?

EN : Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, penanganan Covid-19 banyak menyedot dana pemerintah. Kementerian keuangan mencatat realisasi anggaran untuk pemulihan ekonomi sampai dengan 25 Juni 2021 itu penyaluran dana pemilihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp 237.54 triliun atau setara dengan 34 persen dari anggaran yang disediakan untuk pemulihan ekonomi nasional.

Artinya masih ada sisa dan anggaran kurang lebih Rp 491.89 triliun yang bisa digunakan hingga akhir tahun 2021 ini. Meski kita tahu Pemerintah sudah memberikan bantuan berupa UMKM, BPJS kesehatan namun semua belum efektif. Ketidak efektifan tersebut seperti penyaluran itu terkadang sifatnya tidak kontinyu, artinya BLT itu diberikan ada masyarakat yang dapat Rp 600 ribu, dan periode berikutnya berkurang jadi Rp 300 ribu. Besaran angka yang seperti itu, saya rasa tidak cukup untuk membuat masyarakat tadi bisa memenuhi kebutuhan hidup, karena bantuan tersebut hanya bersifat jangka pendek. Sehingga tidak bisa menggerakkan usaha produktif di masyarakat.

TB : Covid-19 membuat negara harus menggelontorkan banyak uang untuk proses perawatan pasien dan bantuan kepada masyarakat. Bahkan keuangan negara sampai defisit dan utang negara bahkan melonjak naik. Nah, apa dampak ini bagi negara di waktu yang akan datang dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat?

EN : Iya benar, penanganan Covid-19 memerlukan banyak biaya, untuk anggaran bagian kesehatan khusus penanganan Covid-19 tahun 2021 mencapai Rp 172.82 triliun dan secara keseluruhan mencapai Rp 699.43 triliun. Nah sehingga keuangan negara saat ini kondisinya devisit. Kondisi ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia namun di alami juga oleh beberapa negara di dunia. Ini juga terdampak bagi negara karena pembiayaan Covid-19 juga berasal dari sumber APBN tentu ada konsekuensi yang akan kita bayarkan dan bisa menyebabkan utang negara. Untuk itu kedepan diharapkan agar pemerintah bisa meningkatkan penerimaan negara salah satunya yakni dari sektor pajak.

TB : Menurut ibu, apakah ada skema lain yang harus ditempuh pemerintah untuk meningkatkan perekomian masyarakat di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19?

EN : Baik, Covid-19 ini selain dampak buruk terhadap perekonomian, ternyata disisi lain ada hal positif yang bisa kita ambil dari terjadinya pandemi ini, diantaranya kita tau dengan adanya Covid-19 maka terdapat peningkatan penggunaan teknologi khususnya yang berbasis pada teknologi informasi.
Saat ini kita dituntut dengan menggunakan teknologi informasi dan wajib kita kita lakukan untuk menghindari kerumunan, ini merupakan salah satu hal positif yang kita dapatkan. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lengah.

TB : Sebagai akademisi, apa pesan dan harapan ibu kepada masyarakat dan pemerintah di tengah kondisi dan situasi seperti ini?

EN : Pesan saya untuk masyarakat adalah jaga kesehatan, karena saat ini kesehatan merupakan hal yang paling diutamakan. Karena kita tidak sehat maka kita tidak bisa melakukan hal yang optimal. Masyarakat diminta untuk waspada dan tingkatan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. (TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri