Breaking News:

KEBIJAKAN

Pemerintah Perketat Aturan Bekerja di Kantor, Menperin: Perusahaan yang Melanggar Kami Cabut Izinnya

Perubahan aturan ini dimaksudkan untuk meminimalisasi mobilitas masyarakat pada masa PPKM Darurat dan mengurangi potensi penyebaran Covid-19.

Editor: Rimna Sari Bangun
TribunBatam.id/Alfandi Simamora
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Pemerintah memperketat aturan pelaksanaan kerja di kantor atau work from office (WFO).

Ini dilakukan nenyusul penerapan PPKM Darurat dan mengurangi potensi penyebaran Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pengetatan pelaksanaan kerja di kantor atau work from office (WFO) pada perusahaan sektor esensial dan kritikal.

Perubahan aturan ini dimaksudkan untuk meminimalisasi mobilitas masyarakat pada masa PPKM Darurat dan mengurangi potensi penyebaran Covid-19.

"Kami melakukan beberapa penyesuaian, mencermati masukan dan memantau di lapangan, agar pengaturan lebih efisien," ujar Luhut dalam rapat virtual terkait PPKM Darurat, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Harga Emas Antam Menguat Rp 945.000 per Gram Hari Ini (8/7), Cek Rinciannya

Secara rinci, dalam rapat tersebut ada revisi untuk sektor esensial yang mencakup sebagai berikut: Keuangan dan perbankan yakni hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan Pasar modal,

Teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Perhotelan non penanganan karantina Industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir

atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

Luhut mengatakan, untuk perusahaan di sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, serta perhotelan non penanganan karantina ketentuannya dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved