CORONA KEPRI

DPRD Batam Tumbur Hutasoit Minta Pemko Fokus Tangani Covid Dibanding Infrastruktur

Menurut anggota DPRD Batam Tumbur Hutasoit, Pemko bisa mengalihkan anggaran pembangunan untuk penanganan covid.

TribunBatam.id/Ian Sitanggang
Anggota DPRD Batam Tumbur Hutasoit saat mengecek RSUD Embung Fatimah, Kota Batam, Provinsi Kepri. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Embung Fatimah jadi atensi anggota DPRD Batam, Tumbur Hutasoit.

Sudah beberapa kali menurut wakil rakyat dapil Batuaji ini jika rumah sakit pelat merah itu menolak pasien.

Bukan karena ketidaksiapan tenaga medis.

Tetapi karena ruang rawat inap yang kondisinya penuh.

Kondisi rumah sakit yang terlibat dalam Penanganan Covid -19 hampir lumpuh karena tingginya peningkatan kasus covid-19 di Batam.

Hal ini menurut Tumbur Hutasoit harus menjadi perhatian serius pemerintah Kota Batam.

Dia mengatakan pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk mengalihkan anggaran pembangunan infrastruktur untuk menangani pasien covid-19.

Menurut Tumbur, saat pandemi Covid-19 ini, Pemko Batam seharusnya lebih mengutamanakan keselamatan masyarakat dibanding pembangunan infrastruktur.

"Memang betul kita butuh pembangunan. Tapi boleh dibilang ini kondisi darurat.

Foto RSUD Embung Fatimah Batam
Foto RSUD Embung Fatimah Batam (tribunbatam.id/Ian Sitanggang)

Nyawa orang bisa melayang jika terlambat penanganan," kata Tumbur, Jumat (9/7/2021).

"Kita bersyukur pemerintah terus berupa melaksanakan vaksinasi, dan masyarakat kita sudah banyak yang divaksin. Tetapi hal itu bukan jaminan,"kata Tumbur.

Yang paling ngeri lagi kata Tumbur, saat ini masyarakat diarahkan untuk isolasi mandiri.

Menjadi pertanyaan menurutnya jika warga yang menjalani isolasi mandiri membutuhkan pertolongan dokter atau harus dirujuk rumah sakit.

Sementara kondisi rumah sakit kurang memungkinkan untuk itu.

Ia bersyukur jika Pemko Batam memberi perhatian pada capaian Vaksinasi Corona di Batam.

Perlahan namun pasti, sasaran penerima vaksin mulai menyasar pada anak usia 12 hingga 17 tahun.

"Kami berharap Walikota Batam lebih fokus menangani covid-19 dibanding melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Karena ini menyangkut nyawa," sebutnya.

PPKM Mikro Batam untuk Sektor Konstruksi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro Batam sudah berlaku sejak 7 Juli 2021.

Baca juga: FOTO Terkini Kadinkes Batam dr Didi Kusmajardi Setelah Terkonfirmasi Covid-19 

Baca juga: Polresta Barelang Dukung Vaksinasi Corona di Batam, Luncurkan Gerai Vaksin Keliling

Dengan aturan baru ini, hampir semua kegiatan Warga Batam dibatasi.

Tujuannya tak lain untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Batam.

Mulai dari pembatasan di rumah ibadah, di tempat kerja pada bindang tertentu, transportasi umum hingga pembatasan jam operasional sejumlah pusat perbelanjaan.

Sejumlah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti kegiatan kesenian untuk sementara ditiadakan.

Namun berbeda dengan pelaksanaan kegiatan konstruksi maupun lokasi proyek.

Dalam Surat Edaran Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro Batam menyebutkan, jika kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Adapun pelaksanaan kegiatan di tempat kerja perkantoran pemerintah dan swasta diberlakukan 75 persen Work From Home (WFH) dan 25 persen dilakukan Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial juga tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Dimana waktu operasional dibatasi hanya sampai pukul 17.00 WIB.

PPKM Mikro Batam ini diketahui berlaku hingga 20 Juli 2021 hingga evaluasi berikutnya.

WARGA Minta Pengawasan Diperketat

Isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 di Batam sebelumnya menjadi kekhawatiran baru bagi masyarakat.

COVID-19 - Obat yang harus dikonsumsi saat isolasi mandiri. FOTO: ILUSTRASI
COVID-19 - Obat yang harus dikonsumsi saat isolasi mandiri. FOTO: ILUSTRASI (FREEPIK)

Pasalnya pengawasan terhadap pasien Isolasi mandiri tersebut tidak semuanya tercover.

Baik oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun Puskesmas di wilayah tempat pasien yang menjalani isolasi mandiri.

Saat ini, sesuai Data Tim Gusus Covid-19, Kota Batam, sebanyak 1.626 orang pasien Covid-19 menjalani isolasi mandiri yang tersebar di Batam.

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan masyarakat sekitar.

Pasalnya, jika pasien yang isolasi mandiri tak diawasi dengan baik, maka sangat besar kemungkinan pasien tersebut masih melakukam aktivitas.

Bahkan lebih dikahawatirkan lagi pasien isolasi mandiri tetap bersosialisasi dengan lingkungan dan bisa saja masih bekerja.

Ketua Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS) Kota Batam, Mohammad Zainal Arifin mengatakan, pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri sangat besar kemungkinan menjadi penyebar covid-19.

"Jadi ini harus benar-benar diawasi," kata Zainal.

Zainal mengatakan, Sagulung merupakan wilayah padat penduduk di Batam dengan daerah yang paling banyak kaveling.

"Jadi bisa kita katakan rumah di Kaveling itu lebih padat di banding di perumahan. Jadi kalau ada warga yang melakukan isolasi mandiri di sekitar perumahan padat penduduk, ini jelas sangat dikhawatirkan," kata Zainal.

Dia juga mengatakan, jika pasien Covid-19 khususnya yang tidak memiliki gejala.

"Ini sangat berbahaya. Contoh dari hasil traching yang bersangkutan positif, sementara yang bersangkutan tidak merasakan apa-apa. Nah itu yang sangat berbahaya. Kalau sempat yang bersangkutan sebagai pedagang dan masih terus berjualan dikhawatirkan dampaknya akan sangat luar biasa," kata Zainal.

Dia juga mengatakan, saat ini tenaga Medis, baik dari Dinkes, terlebih dari Puskesmas, sudah berupaya semaksimal mungkin.

"Kita juga sangat prihatin, dan sangat kasihan melihat tenaga medis, yang tanpa lelah melakukan tugas mereka. Namun kita sadar jumlah mereka terbatas, bahkan sangat tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap seluruh pasien yang menjalani isolasi mandiri," kata Zainal.

Dia juga mengatakan, dua minggu belakangan hampir seluruh rumah sakit yang menangani Covid-19 di Kota Batam, penuh.

"Nah ini persoalan baru, bagaimana nantinya jika pasien yang isolasi mandiri, mengalami gejala dan harus mendapatkan penanganan di rumah sakit. Ini akan sangat berbahaya. Bahkan nyawa yang dipertaruhkan," kata Zainal.

Dia mencontohkan, yang terjadi minggu lalu di mana Ketua KPU Kabupaten Lingga menghembuskan nafas terakhir di Kota Batam.

"Jelas kalau kita baca kronologisnya di mana, pasien tersebut satu minggu setelah dinyatakan positif Covid-19 menjalani isolasi mandiri di rumah. Setelah satu minggu kondisinya semakin parah dan baru dibawa ke rumah sakit Encik Maryam Daik Lingga," katanya.

Setelah mendapat perawatan di Rumah sakit Encik Maryam, pihak rumah sakit angkat tangan, dan pasien dirujuk ke RSUD EF.

"Sampai di Batam, kondisinya sudah sangat parah. Akhirnya meninggal. Jadi risiko isolasi mandiri ini, bukan sekadar perawatan, pengawasan dan penyebaran virus kepada masyarakat lainnya. Tetapi nyawa pun jadi taruhan," kata Zainal.

Zainal, berharap pemerintah harus menjalin kerjasama kepada semua pihak, baik rumah sakit swasta dan juga pihak ke tiga, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.(TribunBatam.id/Ian Sitanggang)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Corona Kepri

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved