DPRD Batam Bicara PPKM Darurat: Tolong Dikaji Luas Dampaknya untuk Semua Aspek

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Batm pada 12 Juli 2021 jadi atensi banyak pihak.

Pasalnya, aturan tersebut akan membatasi mobilitas warga dengan berbagai penyekatan di sejumlah ruas jalan Kota Batam. 

Tidak hanya Warga Batam, sorotan mengenai kebijakan Pemerintah Pusat ini juga muncul dari DPRD Batam.

Kepanikan pun tak terelakkan. Banyak yang beranggapan, PPKM Darurat Batam ini seolah menjadi sinyal bahwa Kota Batam dalam situasi genting.

Apalagi angka covid-19 di Batam tak juga menurun dan hampir seluruh kecamatan di Batam berstatus zona merah.

Sebelumnya PPKM Mikro Batam sudah jauh hari berlaku sebelum PPKM Darurat Batam ini.

Hal ini pula yang membuat banyak pihak khawatir terjadi punic buying di tengah polemik PPKM darurat.

Dimana banyak orang tiba-tiba memborong kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar, dan lainnya sebanyak mungkin karena kekhawatiran sesuatu yang buruk terjadi.

Belum lagi dampak signifikan untuk para pelaku usaha mikro ataupun makro di berbagai sektor.

Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Yunus meminta pemerintah untuk mengkaji lebih dalam dampak dari PPKM darurat nantinya.

"Betul, PPKM itu keputusan tepat. Tapi perlu dikaji secara luas dengan memikirkan semua aspek, termasuk para pedagang kecil atau besar," tegas Yunus kepada TribunBatam.id, Sabtu (10/7) malam.

Yunus mengatakan, banyak pertimbangan perlu dibahas sebelum PPKM Darurat Batam dimulai.

Satu di antaranya adalah aspek ekonomi atau pendapatan rakyat.

"Kalau kita bicara pedagang, karyawannya bagaimana? Makanan mereka itu dibeli pakai modal.

Ekonomi harus tetap berputar dan masyarakat harus tetap hidup," ungkapnya lagi.

Baca juga: Harga Aneka Cabai di Pasar Tos 3000 Turun Jelang PPKM Darurat Batam

Baca juga: PPKM Darurat Batam, Berikut Lokasi Penyekatan Jalan Mulai Senin 12 Juli 2021