Breaking News:

IDUL ADHA

Ada PPKM Darurat, Ini Aturan Soal Salat Idul Adha dan Kurban di Kepri

Gubernur Kepri mengeluarkan 2 edaran soal pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban 2021.Salat Ied ditiadakan bagi daerah yang menerapkan PPKM Darurat

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Endra Kaputra
Ada PPKM Darurat, Ini Aturan Soal Salat Idul Adha dan Kurban di Kepri. Foto Jubir Covid-19 Kepri Tjetjep Yudiana menyebut, Gubernur Kepri mengeluarkan dua surat edaran terkait pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban tahun 2021. Pertama untuk daerah yang tak menerapkan PPKM Darurat, kedua untuk daerah yang menerapkan PPKM Darurat 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Idul Adha 1442 Hijriah atau 2021 Masehi kian dekat.

Sementara di Provinsi Kepri, ada dua daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat di tengah pandemi covid-19.

Yakni Kota Batam dan Tanjungpinang.

Terkait hal ini, Juru Bicara Covid-19 Kepulauan Riau (Kepri), Tjetjep Yudiana menyampaikan, ada dua Surat Edaran (SE) Gubernur Kepri terkait pelaksanaan ibadah salat Idul Adha pada 20 Juli 2021 dan pelaksanaan kurban.

SE tersebut di antaranya diberlakukan pada Kabupaten/Kota yang menjalankan PPKM Darurat dan yang tidak.

Baca juga: TATA Cara Salat Idul Adha di Rumah saat PPKM Darurat di Batam

Baca juga: Surat Edaran Kementerian Agama Terkait Pelaksanaan Idul Adha 2021, Sholat di Masjid Ditiadakan

Surat pertama ditujukan bagi Kabupaten/Kota di Kepri yang tidak menerapkan PPKM Darurat, sedangkan surat kedua berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM Darurat.

1.SURAT EDARAN NOMOR: 537/SET-STC19/VII/2021

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M dilaksanakan dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat guna melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19.

2. Pelaksanaan Malam Takbiran diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan ditiadakan;
b. Pelaksanaan Takbir dapat dilakukan di Masjid/mushalla dengan pembatasan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal Masjid/mushalla dan hanya diikuti
oleh warga setempat;
c. Masjid/mushalla yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun), hand sanitizer, sarana mencuci tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir, masker medis, menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan, serta melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran;
d. Pelaksanaan malam takbiran di Masjid/Mushalla paling lama 1 (satu) jam dan harus diakhiri maksimal pukul 22:00 WIB.

Umat muslim melaksanakan salat Idul Adha 1441 H di Dataran Engku Putri, Batam, Jumat (31/7/2020). Saat melaksanakan salat Idul Adha 1441 H jamaah wajib mengikuti protokol kesehatan di antaranya pemberian jarak antar jamaah serta penggunaan masker.
Umat muslim melaksanakan salat Idul Adha 1441 H di Dataran Engku Putri, Batam, Jumat (31/7/2020). Saat melaksanakan salat Idul Adha 1441 H jamaah wajib mengikuti protokol kesehatan di antaranya pemberian jarak antar jamaah serta penggunaan masker. (TRIBUNBATAM.id/ARGIANTO DA NUGROHO)

3. Pelaksanaan Shalat Idul Adha diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Wilayah yang ditetapkan sebagai level 3 (tiga) dan level 4 (empat) atau Zona Oranye dan Merah, Shalat Idul Adha hanya dilaksanakan di lapangan terbuka, dan jika dalam kondisi hujan, Shalat Idul Adha dilaksanakan di rumah masing-masing (tidak ada pelaksanaan Shalat Idul Adha di Masjid/Mushalla).

b. Untuk Wilayah yang ditetapkan sebagai level 1 (satu) dan level 2 (dua) atau Zona Hijau dan Kuning:

1) Shalat Idul Adha diutamakan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka;
2) Shalat Idul Adha dapat dilaksanakan di Masjid/Mushalla dengan penggunaan ruangan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal dan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
c. Memperbanyak titik pelaksanaan Shalat Idul Adha hingga tingkat RT/RW;
d. Penyelenggara Shalat Idul Adha Wajib:
1) Menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun);
2) Menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
3) Menyediakan petugas untuk mengumumkan, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan;
4) Mengatur jarak antar shaf dan antar jemaah minimal 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus;
5) Tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal/infak ke jemaah;
6) Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan Shalat Idul Adha;
7) Melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah Shalat Idul Adha.

4. Penyampaian Khutbah Idul Adha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Khatib memakai masker medis dan pelindung wajah (faceshield);
b. Khatib menyampaikan khutbah Idul Adha dengan durasi maksimal 15 (lima belas) menit;
c. Khatib mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan

5. Jamaah Shalat Idul Adha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam kondisi sehat;
b. Tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
c. Tidak baru kembali dari perjalanan luar kota;
d. Disarankan tidak dalam kondisi hamil atau menyusui;
e. Berasal dari warga setempat;
f. Membawa perlengkapan shalat masing-masing (sajadah, mukena,dsb);
g. Menggunakan masker rangkap sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat penyelenggaraan Shalat Idul Adha;
h. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
i. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman;
j. Menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter;
k. Tidak berkerumun sebelum dan setelah Shalat Idul Adha.

6. Pelaksanaan Qurban wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Pemotongan hewan qurban diutamakan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
b. Dalam hal keterbatasan jumlah, sebaran dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW dan melibatkan TNI Polri;
c. Bagi Petugas penyembelihan hewan Qurban untuk mendapatkan Rapid Test Antigen yang difasilitasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota.
d. Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan RT/RW setempat.

7. Kriteria level situasi pandemi Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan assesmen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dapat diakses melalui laman
https://vaksin.kemkes.go.id/#/sckab

8. Bupati/Wali Kota dapat mengatur pelaksanaan penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Qurban dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan dan
kearifan lokal Kabupaten/Kota;

9. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021.

#2. SURAT EDARAN NOMOR: 540/SET-STC19/VII/2021 bagi Kota Batam dan Tanjungpinang yang melaksanakan PPKM Darurat.

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan malam takbiran di masjid/mushalla, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, dan Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/mushola yang dikelola oleh masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan dan/atau tempat umum lainnya, DITIADAKAN.

2. Penyelenggaraan Shalat Idul Adha 1442 H/2021 M baik di tempat ibadah (masjid, mushalla dan/atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah dan/atau perusahaan, maupun di lapangan terbuka, DITIADAKAN, dan kegiatan Shalat Idul Adha 1442 H/2021 M dilakukan di rumah masing-masing;

3. Pelaksanaan pemotongan hewan qurban wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Pemotongan hewan qurban diutamakan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
b. Dalam hal keterbatasan jumlah, sebaran dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta diawasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW dan melibatkan unsur TNI-Polri;
c. Pelaksanaan pemotongan hewan qurban hanya dihadiri oleh Petugas Penyembelih Hewan Qurban;
d. Petugas penyembelihan hewan qurban wajib mendapatkan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum hari penyembelihan, dengan difasilitasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota;
e. Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan RT/RW ke tempat tinggal warga yang berhak.

4. Kriteria level situasi pandemi kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan assesmen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dapat diakses melalui laman https://vaksin.kemkes.go.id/#/sckab

5. Kabupaten/kota di luar wilayah PPKM Darurat, mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 537/SET-STC-19/VII/2021 tentang Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Provinsi Kepulauan Riau.

6. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021.

Pesan MUI Kepri

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), H Bambang Maryono meminta masyarakat, khususnya umat muslim untuk mematuhi dan ikut aturan Pemerintah.

"Dalam situasi saat ini apalagi Batam dan Tanjungpinang masuk PPKM Darurat, ikutilah anjuran dan aturan pemerintah demi kemaslahatan umat," ucapnya, Rabu (14/7/2021).

Disampaikannya, aturan yang harus diikuti baik dalam hal pelaksanazn ibadah salat Idul Adha dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban.

"Silakan lakukan ibadah salat di rumah bersama anggota keluarga. Bagi panitia kurban juga patuhi persyaratan protokol kesehatan," ucapnya.

Ia juga menyebutkan, bila dalam satu kelurahan ada masjid atau mushola yang tidak ada hewan kurban, alangkah lebih baiknya bisa diberikan oleh masjid atau mushola yang banyak hewan kurbannya.

"Jadi biar ada pemerataannya. Boleh juga misal daging kurbannya saja yang diberikan kepada umat yang ada di sekitaran masjid atau mushola yang tidak melaksanakan kurban," sarannya.

Ditanyakan, bagaimana tanggapannya terhadap panitia yang harus diwajibkan antigen?

"Seperti yang saya sampaikan tadi, harus kita ikuti aturan pemerintah. Memang saya kira memberatkan umat yang jadi panitia kurban. Mereka bekerja suka rela, tapi dibebankan dengan wajib antigen. Mudah-mudahan ada keringanan biaya dari pemerintah," jawabnya.

Terhadap tata cara pelaksanaan ibadah salat Idul Adha di rumah. Bambang pun menyarankan agar para imam atau ustaz di masjid-masjid bisa memberikan ilmunya.

"Silakan berikan ilmunya kepada umat yang membutuhkan," ujarnya.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved