Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin Dorong Produk UMKM Makanan Dibebaskan dari Pajak

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mendorong agar produk UMKM, khususnya olahan makanan, dibebaskan dari beban pajak.

Menurutnya, pajak yang dikenakan justru memberatkan pelaku UMKM Kepri, terutama ketika mereka harus mengirimkan produk ke berbagai daerah di Indonesia.

“Ongkos kirim ke luar Kepri masih dikenakan pajak. Ini tentu jadi beban berat bagi pelaku UMKM. Harus ada diskresi khusus untuk produk lokal Kepri, bukan impor,” ujar Wahyu, Jumat (5/9/2025).

Politisi yang sudah dua periode duduk di DPRD Kepri ini menjelaskan, pembebasan pajak akan membuat produk UMKM lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan produk impor yang semakin gencar masuk pasar.

“Kalau pajaknya dihapus, tentu harga produk akan lebih bersaing. Dampaknya, UMKM bisa tumbuh lebih kuat menghadapi gempuran produk asing,” jelasnya.

UMKM, Penopang Ekonomi Daerah

Wahyu menegaskan, pemerintah harus serius memprioritaskan keberlangsungan UMKM. Ia mengingatkan, sektor UMKM bukan hanya penyelamat ekonomi rakyat kecil, tetapi juga tulang punggung perekonomian nasional.

“UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi, pelaku UMKM tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka adalah ujung tombak pengentasan kemiskinan ekstrem,” tegas Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga meminta Bank Riau Kepri Syariah dan Dinas KUKM Kepri lebih gencar mensosialisasikan program pinjaman bunga nol persen yang digagas Gubernur Ansar Ahmad.

Menurutnya, program tersebut sangat membantu UMKM dalam mengembangkan usaha, hanya saja masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahuinya.

“Program ini bagus sekali, tapi sayangnya belum tersosialisasi maksimal. Harus ada upaya lebih agar pelaku UMKM bisa benar-benar memanfaatkannya,” pungkasnya.(*)