Suara Dewan saat PPKM Darurat dan Mikro di Kepri, 'Jangan Buat Kalut Masyarakat'

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dan Mikro diterapkan pada sejumlah daerah di Kepri.

Khusus untuk dua kota, Pemerintah Pusat menginstruksikan agar memberlakukan PPKM Darurat Batam serta di Tanjungpinang.

Dalam penerapannya, PPKM Darurat membuat aktivitas warga benar-benar dibatasi.

Sebut saja sejumlah titik jalan disekat oleh petugas gabungan.

Kondisinya jelas berbeda dengan daerah yang memberlakukan PPKM Mikro.

Lalu bagaimana suara dewan menyikapi PPKM Darurat dan Mikro di Kepri ini?

Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua tak mengelak dampak PPKM ini begitu dirasakan benar tidak hanya oleh warga.

Namun juga pengusaha di Kepri.

Belum lagi sejumlah daerah di Kepri seperti Batam dan Bintan yang jualannya bersumber dari pariwisata selain industri.

Khusus Kota Batam, mungkin sangat merasakan dampak dari PPKM karena Batam memiliki banyak mall.

Sementara jam operasional mereka dibatasi secara ketat.

Dia menjelaskan selama ini jam operasional buka tutup mall tidak dibatasi, tetapi pendapatan mereka sudah jelas berkurang.

Apalagi saat ini dengan jam operasional dibatasi otomatis mereka akan sangat dilema.

"Sementara Covid-19 ini adalah musuh besar pariwisata.

Ditambah PPKM, pengusaha sangat merasakan dampaknya.

Namun yang jelas apapun yang dilakukan pemerintah hanya semata-mata untuk kebaikan masyarakat," ucapnya dalam News Webilog Tribj Batam, Rabu (7/7).

Ia pun meminta tangan dingin pemerintah dalam menyikapi hal ini.

Baca juga: Ada PPKM Darurat, Ini Aturan Soal Salat Idul Adha dan Kurban di Kepri

Baca juga: Vonis Hakim Pelanggar PPKM Darurat: Penjarakan Saja Pak, Saya Tak Punya Uang Untuk Bayar Denda

Dia mengharapkan pemerintah agar lebih menyesuaikan aturan dengan kondisi daerah masing-masing.

Dari 11 aturan PPKM mungkin beberapa poin tidak bisa diterapkan dan beberapa point lainnya bisa diterapkan.

"Nah ini yang harua disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," sebutnya.

Anggota DPRD Kepri lainnya, Lis Darmansyah menilai Penanganan Covid sudah cukup bagus.

Hanya saja pemerintah menurut pria yang pernah menjabat Walikota Tanjungpinang ini masih belum maksimal diterapkan di lapangan.

Ia pun meminta bentuk regulasi yang telah dibuat dapat diaplikasikan dengan kondisi di lapangan.

"Kepala daerah jangan membuat kalut maayarakat.

Memang benar aturan harus dilaksanakan, tetapi pemerintah harus berpikir jika aturan diterapkan apa dampak dari aturan tersebut.
Apakah pemerintah sudah menerima atau mengakomodir dampak yang terjadi," katanya.

Ia mencontohkan penerapan PPKM Mikro yang terjadi pada sejumlah daerah di Kepri.

Semua kegiatan masyarakat dibatasi sebagai dampak dari kebijakan ini.

Dengan dilakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, apakah pemerintah siap dalam membantu ekonomi masyarakat yang kegiatannya dibatasi.

"Contoh kecilnya lah, saat ada anggota keluarga yang terpapar covid-19.

Apakah pemerintah benar-benar memikirkan kebutuhan keluarga tersebut.

Jika yang terpapar adalah tulang punggung keluarga lalu pemerintah mewajibkan isolasi, bagaimana dengan ekonomi keluarga, siapalagi yang mencari nafkah?

Nah ini juga yang membuat pemutusanata rantai penyebaran covid-19, itu sulit dilakukan.

Contoh lagi ada warga dimana warga ini sudah merasakan bahwa dirinya terpapar covid-19.

Namun karena takut di isolasi, akhirnya dirinya memutuskan untuk berobat sendiri, karena warga yang bersangkutan juga termasuk tulang punggung keluarga. Nah ini yang sangat bahaya," ungkapnya.

Oleh sebab itu banyak warga yang tidak berani lapor, karena takut di isolasi dan kalau warga terasebut diisolasi maka ekonomi keluarga tersebut tidak ada.

Ia mengingatkan pemerintah untuk memiliki kebutuhan warga yang harus dipenuhi selama menjalani pemulihan.

Lis menjelaskan dalam Penanganan Covid, pemerintah tidak bisa sertaerta hanya menerapkan aturan.

Namun harus memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Masyarakat itu membutuhkan penjelasan, membutuhkan informasi.

Ini yang paling penting dilakukan pemerintah.

Kalau hanya menerapkan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, melalui menteri.

Maka pemerintah akan kucing-kucingan dengan masyarakat.

Nah ini yang sangat berbahaya," ujarnya.

Pihaknya bersyukur dengan TNI/Polri dimana untuk program vaksinasi corona di Kepri berjalan dengan baik.

Bahkan hampir tidak ada gejolak.

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tidak cukup dengan menerapkan aturan.

Pemerintah harus mengedukasi masyarakat.

Aturan itu harus betul-betul dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Dengan demikian pemerintah dalam mencapai tujuan memutus mata rantai penyebaran covid-19 tercapai," sebutnya.(TribunBatam.id/ Ian Sitanggang)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Wawancara Eksklusif