Dana Covid-19 Baru Dipakai 11 Persen, Anggota DPD: Percepat Vaksin & Bayar Insentif Nakes

BATAM, TRIBUNBATAM.id - DPD RI minta kepala daerah memperhatikan rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19 hingga semester I tahun 2021 yang hanya sekitar 11 persen.

"Kepala daerah harus mendesak pengguna anggaran, untuk merealisasikan belanja. Juga pelaporan pemanfaatan anggaran ke pemerintah pusat," ujar Anggota DPD RI dari Dapil Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, Kamis (15/7/2021),

Diakuinya bantuan itu berupa insentif nakes, obat, suplemen, alat pelindung diri (APD) dan sarana lainnya.

Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di tengah pandemi Covid-19, di Provinsi Kepri.

Termasuk untuk daerah yang ditetapkan sebagai daerah PPKM darurat, seperti Batam dan Tanjungpinang.

"Pemerintah termasuk Pemko harus mempercepat vaksinasi dan kegiatan lain supaya pandemi covid19 ini mereda," ujarnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta segera menyalurkan insentif untuk tenaga kesehatan (Nakes).

Sebanyak Rp 8,1 triliun dana insentif Nakes disalurkan Menteri Keuangan ke pemerintah daerah.

Namun hingga saat ini, baru Rp 900 miliar yang sudah sampai ke nakes.

Baca juga: Masuk Batam Tanpa Bawa Hasil PCR, 6 dari 58 Penumpang Citilink Asal Padang Ternyata Positif Covid-19

Sebelumnya, lanjut Haripinto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga akhir semester I-2021, anggaran yang disalurkan baru mencapai 11,1% dari total dana yang disediakan.

Dari Rp 8,1 triliun alokasi yang sudah kita berikan, baru Rp 900 miliar yang dibayarkan atau 11,1%.

Anggaran untuk obat-obatan, suplemen hingga APD baru terserap 10% oleh pemerintah daerah.

Seperti untuk obat, suplemen, APD, pengadaan makanan tambahan itu dari Rp 10,7 triliun, Rp 1,7 triliun dalam semester I.

Bahkan, anggaran untuk vaksinasi di daerah juga dinilai berjalan lambat.

Dari dana sebesar Rp 6,5 triliun yang disediakan, baru terserap sebanyak Rp 400 miliar atau 5,8%.