Breaking News:

ICW Sentil Vonis 5 Tahun Eks Menteri KKP Edhy Prabowo: Sangat Pantas Diganjar 20 Tahun Penjara

Vonis 5 tahun terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditanggapi ICW yang mengganggap hukuman penjara yang tepat adalah 20 tahun

TRIBUN/DENNIS DESTRYAWAN
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo divonis majelis hakim 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan dalam kasus suap ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur 

TRIBUNBATAM.id - Vonis 5 tahun terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditanggapi ICW, yang mengganggap sosok yang dikenal politisi Gerindra itu seharusnya diganjar 20 tahun penjara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat lembaga kehakiman saat ini tidak lagi bisa diandalkan untuk memperjuangkan rasa keadilan.

"Sebab, baik KPK maupun majelis hakim, sama-sama memiliki keinginan untuk memperingan hukuman koruptor," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Kamis (15/7/2021).

Kurnia menyebut, hukuman 5 tahun penjara Edhy Prabowo serupa dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, saat melakukan praktik korupsi, Edhy sedang mengemban status sebagai pejabat publik, sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP, seharusnya dikenakan pemberatan hukuman.

Baca juga: Edhy Prabowo Minta Majelis Hakim Membebaskannya: Saya Berusia 49 Tahun

Apalagi, kejahatan tersebut juga dilakukan di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

Untuk itu, ICW menilai, Edhy sangat pantas untuk dihukum setidaknya 20 tahun penjara.

Terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020, Edhy Prabowo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (28/4/2021). Agenda sidang dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut adalah mendengarkan keterangan saksi. Tribunnews/Irwan Rismawan
Terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020, Edhy Prabowo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (28/4/2021). Agenda sidang dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut adalah mendengarkan keterangan saksi. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

"Jadi, bagi ICW, Edhy sangat pantas untuk diganjar vonis maksimal, setidaknya 20 tahun penjara," ujar Kurnia.

Selain itu ICW menilai pencabutan hak politik terhadap Edhy terasa amat ringan.

Mestinya, pidana tambahan itu dapat diperberat hingga 5 tahun lamanya.

Logika putusan itu, menurut Kurnia jelas keliru, sebab, hakim membenarkan penerimaan sebesar Rp 24,6 miliar ditambah USD 77 ribu, namun nyatanya vonis yang dibacakan justru sangat ringan.

Sehingga, menurutnya, ganjaran hukuman 5 tahun penjara itu, kian menambah suram lembaga peradilan dalam menyidangkan perkara korupsi.

Pemantauan ICW, pada tahun 2020 sudah menggambarkan secara jelas bahwa majelis hakim kerap kali tidak menunjukkan keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi.

"Bayangkan, rata-rata hukuman koruptor saja hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Lantas, apa lagi yang diharapkan dari penegakan hukum yang terlanjur carut marut ini?" pungkasnya.

Baca juga: ICW Bandingkan Tuntutan 5 Tahun Penjara Edhy Prabowo dengan Kasus Korupsi Kepala Desa

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved