Kena Kritik WHO, Jokowi Resmi Batalkan Vaksinasi Covid-19 Berbayar

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sempat mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar di Indonesia akhirnya dibatalkann.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan secara resmi membatalkan skema vaksinasi virus corona berbayar untuk individu tersebut.

Semula, vaksinasi berbayar ini untuk memperluas skema vaksinasi gotong royong yang telah ada. Vaksinasi berbayar membuat individu bisa mendapatkan vaksinasi dengan membayar beban biaya vaksinasi.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden Jokowi telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan pers, Jumat (16/7).

Berdasarkan hal tersebut, Pramono menegaskan, seluruh vaksin diberikan secara gratis. Vaksinasi Covid-19 menjadi hal penting dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini.

"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," terang Pramono.

Terdapat dua skema dalam vaksinasi di Indonesia yang diterapkan saat ini. Pertama, vaksinasi program, dimana beban biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Kedua, terdapat vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh badan usaha untuk karyawan. Beban biaya untuk vaksinasi gotong ditanggung oleh perusahaan.

Sebagai informasi, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, saat ini terdapat 40,22 juta orang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sementara target vaksinasi Indonesia untuk mencapai ketahanan komunal sebanyak 181,5 juta orang.

Dikritik WHO

Sebelumnya,  kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar di Indonesia mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dalam situs resminya, Kepala Unit Program Imunisasi WHO Ann Lindstrand menyatakan setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19. 

"Pembayaran (dalam bentuk) apapun (untuk memperoleh vaksin) akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi. Padahal di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan," kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Kamis (15/7/2021). 

Ia menilai program vaksinasi Covid-19 berbayar tidaklah tepat. Menurutnya, jika anggaran yang menjadi masalah, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin. 

Lindstrand mengatakan kerja sama internasional seperti COVAX Facility yang berada di bawah WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.