Breaking News:

KORUPSI DI BINTAN

Bupati Bintan Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Bintan Ditahan KPK

Bupati Bintan Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Bintan Mohd Saleh H Umar ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Keduanya ditahan K{K

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
ISTIMEWA
Konfrensi pers KPK, Bupati Bintan Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Bintan Mohd Saleh H Umar ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Bintan, Kamis (12/8/2021) 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Ali Fikri menyampaikan, pihaknya telah mentapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota rokok di Kabupaten Bintan.

Dua tersangka tersebut yakni Apri Sujadi yang tak lain Bupati Bintan dan Mohd Saleh H Umar, Plt Kepala Badan Pengusahaan atau BP Bintan.

"Untuk AS ditahan di Rutan pada Gedung Merah Putih, dan MSU ditahan di Rutan pada Kavling C1 Gedung ACLC," ujarnya, Kamis (12/8/2021).

Atas perbuatannya, Apri Sujadi dan Mohd Saleh H Umar disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait hal ini, KPK kembali mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

"Penetapan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan dilakukan untuk memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi yang selayaknya digunakan untuk kemakmuran wilayah dan rakyat, bukan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan Kelompok penyelenggara negara," imbaunya.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengumumkan dua tersangka kasus dugaan korupsi kuota rokok di Kabupaten Bintan, Kamis (12/8/2021).

Penetapan ini disampaikan KPK dalam konferensi persnya melalui Instagram official KPK.

Dua tersangka tersebut berinisial AS dan MSU. 

Cekal 2 Orang 

Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyidikan terkait dugaan tindak korupsi di Bintan.

Yang terbaru, ada dua orang dilarang berangkat keluar Negeri.

Seperti diketahui, Penyidik KPK sedang menyidik dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

Juru bicara KPK, Ali Fikri kepada TribunBatam.id mengungkap jika pihaknya sudah mengirimkan surat untuk melarang dua orang itu pergi keluar negeri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI sejak 22 Februari 2021.

"Dua orang yang dilarang bepergian keluar negeri ini punya peranan penting dalam perkara yang masi dalam proses penyidikan ini," ungkap Ali Fikri, Jumat (9/4/2021).

Ia menyampaikan, masa pelarangan dua orang ini untuk bepergian keluar negeri berlaku hingga 6 bulan sejak surat tersebut dikirim.

Tindakan pencegahan ke luar negeri tersebut, sambung Ali Fikri tentu dalam rangka kepentingan proses pemeriksaan.

"Tujuannya, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan dapat kooperatif hadir," ujarnya.

Sayangnya, Ali Fikri masih belum menjawab pertanyaan TribunBatam saat ditanya siapa dua orang yang dicekal untuk bepergian keluar negeri itu.

(tribunbatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Korupsi di Bintan

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved