Miliki 420 Siswa, Tapi Sudah 3 Tahun SMPN 60 Batam Numpang Sekolah Lain, Ternyata Ini Penyebabnya

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Hingga saat ini Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 60 Batam yang berlokasi di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Batam, Provinsi Kepri belum memiliki gedung sendiri meskipun anak didiknya ada yang sudah duduk di kelas 9.

Menariknya, permasalahan yang dihadapi oleh SMPN 60 hingga belum memiliki gedung sampai saat ini, bukan karena tidak memiliki lahan.

Sebab, pemerintah Kota Batam sudah mengelontorkan dana pembangunan sebesar Rp 1,5 miliar.

Hanya saja, lahan yang ditunjuk oleh tokoh masyarakat di Sagulung belum mendapat pengalokasian dari BP Batam.

Lahan untuk pembangunan SMPN 60 tersebut berada di Kaveling Saguba, Kelurahan Sei Lekop seluas kurang lebih 3,5 hektare.

Namun lahan tersebut diajukan oleh Yayasan yang ada di samping lahan tersebut.

Herman, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sei Lekop mengaku prihatin dengan hal itu.

Sebab, meskipun dana sudah digelontorkan, namun pembangunan justru dihentikan sementara.

Baca juga: 2 Tukang Parkir di Batam Gasak 32 Keping Besi Penutup Parit, Angkut Barang Curian Pakai Becak Motor

"Untuk alokasi lahannya kita sudah ajukan sejak tahun 2018 silam, bahkan BP Batam sudah memberikan sinyal dan menunggu Pengalokasian Lahan (PL). Namun sekarang ada persoalan baru, yakni pihak Yayasan Darussalam, meminta untuk dilakukan Rapat Denger Pendapat (RDP)," kata Herman.

Dari hasil RDP tersebut ada oknum anggota dewan Kota Batam, di Komisi I yang meminta untuk pengerjaan dihentikan sementara.

"Ini yang kita sesalkan, dari semua anggota Dewan yang ikut dalam RDP tersebut, tidak ada persoalan, karena lahan tersebut tidak ada masalah,"kata Herman.

Namun oknum anggota Dewan yang dengan keras dan jelas terlihat membela yayasan dengan minta pengerjaan pembangunan gedung SMPN 60 dihentikan sementara.

"Oknum anggota dewan tersebut bukan dari Dapil Sagulung, jadi kita sangat menyesalkan anggota dewan tersebut karena lebih mementingkan sekelompok orang (oknum pengusaha,red) dibanding kepentingan umum," kata Herman.

Dia juga menjelaskan pemerintah Kota Batam, sudah mengelontorkan dana pembangunan, dan pembangunan tersebut ada waktu pengerjaan.

Namun hal ini tidak dilihat oleh Oknum anggota Dewan tersebut.