Breaking News:

KARIMUN TERKINI

DAFTAR 4 Isu Strategis Terkait Lahan di Karimun, Sengketa Lahan Hutan hingga Pelantar

Saat ini, ada empat isu strategis permasalahan sektor agraria di Kabupaten Karimun yang perlu dibahas dan harus segera diselesaikan.

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Tri Indaryani
TribunBatam.id/Yeni Hartati
Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, permasalahan lahan di Karimun harus segera diselesaikan. 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Rapat koordinasi Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq, membahas sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan.

Rapat tersebut merupakan penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria pertanahan secara menyeluruh dan komprehensif.

Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungbalai Karimun dapat mengatasi persoalan yang sering muncul dan terjadi.

"Seperti adanya sengketa dan konflik agraria, alih fungsi lahan pertanian yang masif, kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan sosial, dan turunnya kualitas lingkungan hidup," ucap Aunur Rafiq.

Ia menambahkan, perlu adanya solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan sektor agraria melalui penyelenggaraan penataan aset dan penataan aset.

“Ada empat isu strategis yang perlu dibahas. Di antaranya, tanah milik masyarakat yang berada di kawasan hutan, tanah yang menjadi hutan, kemudian sengketa lahan yang sudah menjadi pemukiman namun masih di kawasan hutan, dan tanah masyarakat yang berada di atas air atau pelantar,” tambahnya.

"Dalam rangka penataan aset, potensi wilayah, Kabupaten Karimun yang memiiki luas daratan kurang lebih 152.400 Hektare dan luas kawasan hutan dan kawasan suaka perlindungan alam sebagai mana surat keterangan Menteri LHK nomor 76 tahun 2015 seluas kurang lebih 8.576 Hektar.

Baca juga: Baznas Salurkan Rp 1 Miliar Bagi Warga Kurang Mampu hingga Mubaligh

Upaya penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan guna memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2018 telah merekomendasikan luasan hasil inventarisasi penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dan akan ditindaklanjuti dengan perubahan batas kawasan hutan seluas total seluas kurang lebih 3000 hektare.

Dalam hal ini perubahan batas kawasan hutan dapat segera ditindaklanjuti, dengan program reforma agraria melalui kegiatan redistribusi tanah.

“Pihak terkait di Kabupaten Karimun saya minta agar ikut melakukan pendampingan, guna menuntaskan permasalahan yang ada,” jelasnya.

Adapun maksud dari reforma agraria untuk mengurangi hal-hal seperti mengurangi ketimpangan kepemilikan, ketimpangan penguasaan, ketimpangan penggunaan dan pemanfaatan lahan.

“Oleh karena itu maka program reforma agraria ini dilakukan lintas sektor, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan beberapa pihak lainnya," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved