Breaking News:

Kanwil DJP Kepri Taksir Penerimaan Pajak Rp 2,4 M Lewat Sita Bersama dan Serentak

Sita bersama dan serentak yang dilakukan Kanwil DJP Kepri tahun 2021 ini bertujuan meningkatkan penerimaan pajak lewat tindakan penagihan

Ist
Seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau telah melakukan sita bersama dan serentak tahun 2021. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id – Seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau (Kepri) telah melakukan sita bersama dan serentak tahun 2021.

Sita bersama dan serentak tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui tindakan penagihan.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung melalui daring oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Kepri Cucu Supriatna.

“Latar belakang kegiatan sita bersama dan serentak tahun 2021 dikarenakan adanya piutang wajib pajak yang telah jatuh tempo dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan belum dilunasi oleh wajib pajak," kata Cucu Supriatna dalam sambutannya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak melalui Juru Sita Pajak Negara telah melakukan tindakan penagihan berupa penyampaian surat paksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Kegiatan sita bersama dan serentak ini juga bertujuan untuk memberikan detterent effect dan kesadaran bagi para wajib pajak atau penanggung pajak untuk segera melunasi utang pajaknya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Kepri Affan Nuruliman melaporkan, kegiatan sita bersama dan serentak yang telah dilakukan menghasilkan beberapa objek sita dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah dan/atau bangunan;

b. Kendaraan bermotor roda 4;

c. Mesinpabrik;

d. Barang-barang elektronik; dan

e. Rekening yang tersimpan di perbankan.

Nilai taksiran sementara atas seluruh jumlah aset tersebut adalah sebesar Rp 2.381.496.877 atau mendekati Rp 2,4 miliar.

Wajib Pajak yang telah melakukan pelunasan utang pajak dari tindakan penyitaan tersebut yaitu sebesar Rp 630.000.000.

Kantor Pelayanan Pajak akan segera melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk segera melakukan pelelangan atas aset yang telah dilakukan penyitaan bersama tersebut, kecuali aset sita berupa rekening wajib pajak/penanggung pajak yang tersimpan di bank.

Prosedur yang akan dilakukan terhadap rekening tersebut yaitu dengan pemindahbukuan untuk melunasi utang pajak yang masih tersisa.

Wajib pajak/penanggung pajak masih diberi kesempatan untuk segera melunasi utang pajaknya sebelum adanya pengumuman lelang secara resmi oleh KPKNL. (*)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved