Banyak Warga Miskin tak Dapat Bantuan Pusat, Pemko Batam Diminta Buat Aplikasi Sendiri

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Komisi IV DPRD Batam melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama beberapa OPD membahas data DTKS yang selama ini terkesan amburadul.

Rapat tersebut diikuti Dinas Sosial Kota Batam, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Bapelibangda dan bagian Hukum.

"Selama ini data DTKS terkesan amburadul. Banyak yang membutuhkan bantuan tapi tak dapat. Jadi kita mencoba cari solusi," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ides Madri kepada TRIBUNBATAM.id, Jumat (1/10/2021).

Adapun sosialisasinya, Diskominfo Kota Batam membuat aplikasi.

Nantinya aplikasi ini yang dipakai untuk DTKS.

Melalui aplikasi ini, usernya tak hanya Dinsos Kota Batam saja.

Tetap bisa juga dipakai oleh Dinas Lainnya seperti Dinkes Batam misalnya untuk PBI.

Baca juga: KASUS Covid-19 di Batam Selama September Turun 1.972 Kasus Dibanding Agustus

Baca juga: Pasien RSKI Galang Tambah 10 Orang, Kasus Covid-19 Batam Turun Drastis

Ia berharap aplikasi ini bisa di-launching secepat mungkin. Dan dalam tahun ini bisa diselesaikan.

"Sehingga basis data itu bisa dipakai oleh semua pihak," kata Ides.

Lebih lanjut dengan adanya aplikasi ini, data masyarakat Kota Batam bisa lebih akurat. Aplikasi DTKS ini bersifat memback-up.

Ides memaparkan selama ini DTKS dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Sebanyak 2 kali setahun, Kemensos kirim data ke Dinsos, kemudian dari Dinsos diberikan ke kelurahan agar dicacah dan diverifikasi kembali.

"Apakah ada masukan, atau orang miskin baru. Orang pencacah itulah yang memasukkan kembali. Tapi dilakukan musyawarah kelurahan. Apakah ada penambahan atau kematian," paparnya.

Setelah itu, data tersebut dikirim kembali ke Kemensos.

Tetapi yang jadi masalahnya selama ini, misalnya yang diajukan 20 ribu, sampai ke Batam lagi yang diberikan hanya 15 ribu.