Kominfo Pastikan Isu Vaksin Covid-19 Antena 5G Hoaks

TRIBUNBATAM.id - Kementerian Kominfo mencatat ada 374 isu hoaks  pada 2.396 unggahan di media sosial terkait vaksinasu Covid-19. 

"Sama seperti isu hoaks Covid-19, isu hoaks vaksinasi juga paling banyak tersebar di Facebook dengan 2.176 sebaran jika dibandingkan platform media sosial lainnya," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi.

Hal itu disampaikan Dedy saat siaran pers Menolak Hoaks Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Kemkominfo TV, Kamis (4/11/2021).

Dedy mengatakan, dari sejumlah unggahan atau persebaran hoaks tersebut ada beberapa isu hoax yang menarik. Diantaranya soal hoaks vaksin Covid 19.

Hoaks itu, kata Dedy memuat bahwa vaksin Covid-19 adalah antena 5G dan pengendali manusia yang muncul pada tanggal 18 Oktober 2021.

Lalu hoaks vaksin Covid-19 mengandung parasit hidup yang teridentifikasi muncul pada 25 Oktober 2021.

"Ada juga hoaks soal negara Irlandia yang mengeluarkan peringatan efek samping vaksin Corona di tanggal 3 November 2021," ucap Dedy.

Ia pun memastikan bahwa Kementerian Kominfo sudah memutus akses pada semua unggahan tersebut.

"Itulah sejumlah hoaks yang cukup banyak menyebar di masyarakat dan sekali lagi kami Kementerian Kominfo menyatakan kabar-kabar tersebut adalah tidak benar menyesatkan alias hoaks," tegasnya.

Kementerian Kominfo, kata Dedy, menyampaikan kepada seluruh masyarakat bagaimana cara mengidentifikasi suatu berita atau kabar itu adalah hoaks atau bukan.

"Pertama, berhati-hati jika membaca judul berita yang provokatif dan clickbait atau mendorong kita untuk membukanya jadi harus dicurigai dulu dari judulnya. Jika judulnya meragukan jangan disebarluaskan," kata Dedy.

Kedua, kata Dedy, cermati alamat situs yang menjadi sumber pemberitaan terkadang banyak situs-situs berita palsu atau tidak jelas yang memuat hoaks.

Sehingga lebih baik kita membaca berita dari situs berita yang kredibel dan terpercaya.

"Ketiga memeriksa sumber pernyataan cek lagi siapa yang memberikan statement atau pernyataan. Apakah orang dari pemerintahan lembaga kredibel para ahli atau bukan," ucap Dedy.

Kemudian, keempat, mengikuti pemberitaan dan media sosial institusi resmi dan kredibel bisa milik pemerintah atau kantor berita atau para ahli yang tentu bisa dipercaya oleh masyarakat.