Tingkat Kekerasan Anak dan Perempuan di Kepri Tinggi Jadi Atensi Gubernur

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Secara kuantitatif jumlah perempuan dan anak di Kepri mencapai 2/3 dari jumlah penduduk yang terhimpun dalam unit keluarga.

Dengan perbandingan yang cukup besar, perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

"Untuk itu upaya kolaborasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak, dalam upaya mengokohkan kembali fungsi keluarga," kata Ansar, Rabu (10/11/2021).

Menurut Ansar, tingginya angka kekerasan anak dan perempuan di Kepri salah satunya disebabkan mobilitas masyarakat di Kepri cukup tinggi. Termasuk angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi, juga menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan potret lemahnya ketahanan keluarga. Untuk itu diperlukan upaya mengokohkan kembali fungsi keluarga. Sosialisasi pemenuhan hak anak, pola pengasuhan dan peran keluarga dalam membentuk keluarga yang berkualitas perlu kita galakkan sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan wanita di bidang ekonomi" ucapnya.

Ansar juga menekankan pentingnya melakukan kerja sama dengan kelompok organisasi masyarakat, seperti MUI dan Organisasi Da'i Perempuan, supaya materi-materi tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak dapat tersalurkan melalui masjid-masjid, pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya.

Baca juga: Gubernur Kepri Terima Penghargaan Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik

Baca juga: Cegah Covid-19 Gelombang Ketiga Saat Nataru, Gubernur Kepri Minta Pintu Gerbang Diperketat

Kemudian Ansar memaparkan, bahwa ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, ia sangat mengapresiasi usaha-usaha pengembangan ekonomi yang digagas oleh Dinas P3AP2KB seperti pengembangan Sekolah Perempuan, dan pengembangan usaha mikro.

"Namun yang perlu diperhatikan adalah pembinaan kualitas, baik produk maupun kemasannya. Karena kemasan juga menentukan. Karena biasanya produk kita rasanya enak, namun kemasannya selalu kalah" ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas P3AP2KB Misni menyampaikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak dari waktu ke waktu cenderung meningkat jumlahnya. Jenis kekerasan dan modusnya pun semakin bervariasi.

"Berdasarkan data sistem pelaporan Simphoni tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 552 kasus, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 589 kasus dan sampai dengan tanggal 8 November 2021 terdapat 298 kasus," lapornya.

Menurut Misni, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat secara luas.

Kemudian Misni menjelaskan, Program Inkubasi bisnis pelaku UMKM perempuan dimulai sejak tahun 2019 lalu dan sampai tahun 2021 ini telah menghasilkan 108 peserta yang aktif dalam menghasilkan produk.

"Kami melihat kegiatan inkubasi bisnis ini berpotensi untuk dikembangkan, maka memerlukan dukungan OPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri menjadikan peserta binaan bersama" tutupnya.

(*/Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Kepri