Breaking News:

KEPRI TERKINI

KABAR GEMBIRA! Kepri Segera Punya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama

Kepri akan segera memiliki Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri setelah sebelumnya masih bergabung dengan Provinsi Riau.

ISTIMEWA
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) bersama Ketua Tim Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firman Soebagyo menggelar rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepri. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si menghadiri pertemuan Forkopimda Kepri dengan Badan Legislasi DPR RI  dalam rangka pembahasan RUU pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Provinsi Kepri Dompak, Kamis (11/11/2021).

″Kegiatan pertemuan Forkopimda Kepri dengan Badan Legislasi DPR RI itu dalam rangka pembahasan RUU pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kepri, langsung dihadiri Gubernur Kepri H Ansar Ahmad SE MM, Ketua Tim Badan Legislatif DPR RI Firman Soebagyo, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Aris Budiman, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu,″ ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt.

Dalam sambutannya Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menyebutkan pertemuan dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka membahas Rancangan Undang - Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Kepri.

″Selanjutnya peran – peran yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama yaitu yang pertama fungsi mengadili, memeriksa, dan mengadili perkara perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir.

Kedua Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran pengadilan negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik Yustisia, Administrasi Peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian serta pembangunan. 

Ketiga Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitia atau sekretaris, panitera pengganti, dan juru sita pengganti di daerah hukum serta pengawas dalam hal fungsi peradilan di tingkat pengadilan negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya serta terhadap pelaksanan administrasi umum kesekretariatan pembangunan.

Baca juga: Ingin Tingkatkan PAD, Pemko Batam Ajukan Peningkatan Modal di Bank Riau-Kepri

Baca juga: CATAT! Warga Kepri Dilarang Mudik Saat Natal dan Tahun Baru 2022

Keempat Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk ,mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis teknis pengadilan dan administrasi peradilan,″ jelas Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad.

Gubernur mengharapkan dukungan dari segala pihak demi berjalanannya pembentukan pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama di Provinsi Kepri agar dalam berjalan dengan baik dan lancar.

"Semoga dengan diadakan pertemuan ini bisa mempercepat realisasi pembentukan pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama di Provinsi Kepri," kata Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad.

Selanjutnya Ketua Tim Badan Legislatif DPR RI Firman Soebagyo, mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan juga berterimakasih atas kehadiran semua pihak dalam pembahasan pembentukan pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama di Provinsi Kepri

"Marilah kita semua mendiskusikan terkait pembangunan pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama sebagai hal positif sebagai masukan dan pertimbangan bagi kita semuanya nanti. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk membentuk pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama di Provinsi Kepri dapat direalisasikan secepatnya mungkin agar penegakan hukum dapat dilaksanakan seadil-adilnya agar masyarakat mendapatkan kepastian dan keadilan dalam hukum,″ tutup Ketua Tim Badan Legislatif DPR RI Firman Soebagyo.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, SE, MM., bersama Ketua Tim Badan Legislatif DPR RI Firman Soebagyo, Tentang Hibah Barang Milik Daerah Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. (TRIBUNBATAM.id/Beres Lumbantobing)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved