Breaking News:

9 ASN di Pemko Tanjungpinang Diberhentikan, 2 di Antaranya Terkena Kasus Pidana

BKPSDM Tanjungpinang memberhentikan 9 ASN dari status ASN-nya karena melakukan pelanggaran disiplin. Dua di antaranya karena terkena kasus pidana

tribunbatam.id/Noven Simanjuntak
9 ASN di Pemko Tanjungpinang Diberhentikan, 2 di Antaranya Terkena Kasus Pidana. Foto Kabid Pembinaan dan Korpri BKPSDM Tanjungpinang, Defi Torisia 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - 9 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang mendapat sanksi disiplin berat, yakni diberhentikan dari status ASN-nya sepanjang 2021.

9 ASN itu berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tanjungpinang.

Adapun penyebabnya, kebanyakan karena sering tidak masuk kantor. Terhadap mereka sebelumnya telah diberikan pembinaan hingga diambil keputusan untuk pemberhentian.

Lainnya karena terkena kasus pidana dan berurusan dengan hukum.

Hal ini disampaikan Kabid Pembinaan Pegawai dan Korpri Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjungpinang, Defi Torisia.

"Jadi dari hasil data yang terdokumentasikan oleh kami, ada 9 pegawai dari berbagai OPD yang diberikan sanksi disiplin secara final," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/11/2021).

Ia menyebutkan, pemberian sanksi disiplin final kepada 9 pegawai itu, terdiri dari tujuh pegawai kasus Tidak Masuk Kantor (TKM) dan dua pegawai kasus pidana umum yang telah diberhentikan di tahun ini juga.

Baca juga: Covid-19 di Tanjungpinang Tersisa Satu Kasus Aktif dan Nol Kasus Baru

Baca juga: TIDUR di Mobil saat Sopir ke Toilet, Pemilik Mobil Innova di Tanjungpinang Terbakar

Disampaikannya lagi, pemberhentian 9 pegawai tersebut telah melewati prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

"Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tentu ditangani oleh unit kerjanya terlebih dahulu dan kemudian berkoordinasi dengan kita apabila klasifikasi pelanggarannya sudah termasuk berat. Pemeriksaan yang kita lakukan juga tidak serampangan," katanya.

"Harus cukup bukti yang kuat dan pengadministrasian yang baik agar nantinya jika kita salah, tidak merugikan hak kepegawaian dan hak-hak lain dari yang bersangkutan," terang Defi.

Selain itu, dengan diadakannya konseling pegawai oleh BKPSDM, ia berharap upaya pembinaan kepada ASN di lingkungan Pemko Tanjungpinang ke depannya dapat berjalan secara persuasif. Itu untuk memastikan terlebih dahulu hal apa yang membuat pegawai tersebut melakukan pelanggaran.

"Kita terbuka kok, apabila unit kerja meminta bantuan maka kita akan lakukan upaya konseling. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan bisa melakukan kesalahannya. Apa karena ada faktor lain begitu. Dalam setiap konseling kita juga berikan saran atau stimulus agar membuat ASN tersebut nyaman saat bekerja dan terbuka dalam persoalan hidup," tukasnya.

(Tribunbatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Tanjungpinang

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved