Breaking News:

BAHAS Upah Minimum, Gubernur Kepri Ikuti Video Conference Bersama Menkopolhukam 

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengikuti video conference yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam RI Mahfud MD membahas penetapan upah minimum

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Tri Indaryani
ISTIMEWA
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengikuti video confrence yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam RI Mahfud MD. 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengikuti video conference yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam RI Mahfud MD membahas tentang penerapan UU No 11 tahun 2020,dan PP Nomer 36 tahun 2021 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum, Selasa (16/11/2021). 

Selain Menkopolhukam RI, turut serta bergabung  Menakertrans, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Baintelkam Polri, Deputi IV BIN, Perwakilan Mabes TNI, Perwakilan Jaksa Agung dan juga diikuti oleh 11 Pemerintah Povinsi lainnya termasuk Kepri

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengikuti vicon ini dari ruang rapat hotel Swiss Bell kota Batam didampingi Pj. Sekdaprov Kepri, Lamidi, Asisten Ekbang Samsul Bahrum, Kadisnaker Provinsi Kepri, Mangara M Simarmata, dan Staf Khusus Angelinus. 

Dalam pemaparannya, Menkopolhukam menjelaskan, kebijakan pengupahan merupakan salah satu program strategis nasional.

Selain itu, juga sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia. 

Menurut Menkopolhukam, menjelang penetapan upah minimum provinsi dengan batas akhir 21 November dan penetapan upah minimum kabupaten/kota pada 30 November nanti, berpotensi terjadinya penolakan. 

"Biasanya eskalasi penolakan akan dilakukan dengan menggelar unjuk rasa. Mesti berunjuk rasa, bagian dari penyampaian aspirasi yang sah, silahkan menggelar unjuk rasa dengan santun dan tertib. Jangan sampai unjuk rasa yang digelar malahan membuat kondisi tidak aman," kata Mahfud MD dalam kesempatan ini. 

Sementara itu, Menakertans RI, Ida Fauziyah  dalam pemaparan menjelaskan bahwa upah minimun adalah upah terendah yang diterapkan pemerintah kepada pekerja sebagai bentuk perlindungan kepada pekerja itu sendiri. 

Di mana upah minimun tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

"Dengan kata lain, pemerintah tidak mau setiap pekerja menerima upah sangat rendah di bawah ketentuan," jelas Ida Fauziyah. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved