Breaking News:

BATAM TERKINI

Jika PNS Pemko Batam Nekat Cuti saat Akhir Tahun Bakal Terancam Sanksi

PNS Pemko Batam yang nekat mengambil cuti akhir tahun setelah adanya larangan cuti mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022 akan dikenai sanksi.

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Tri Indaryani
Istimewa
PNS Pemko Batam yang nekat mengambil cuti akhir tahun setelah adanya larangan cuti mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022 akan dikenai sanksi. Ilustrasi 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Larangan cuti saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bagi pegawai Negeri Sipil mulai di berlakukan pada pertengahan bulan Desember.

Aturan larangan cuti Pegawai di lingkungan pemerintahan sesuai dengan peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo terkait larangan cuti akhir tahun ini.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 26 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cutibagi Pegawai ASN selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 13/2021, pembatasan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk ASN juga telah diatur, yaitu dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di pekan sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Hasnah mengatakan aturan terkait larangan mudik sudah di sosialisasikan ke pegawai di lingkungan pemerintahan kota Batam.

Baca juga: ATURAN Lengkap Larangan Cuti PNS dan Karyawan saat Natal dan Tahun Baru 2022 Bedasarkan Inmendagri

"Sudah disampaikan ke seluruh  satuan kerja," ujarnya.

Diakuinya dari surat edaran Kemenpan RB larangan cuti tahun baru dilarang mulai dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 tetapi di Pemko Batam sesuai kebijakan walikota ditambah dari tanggal 15 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022.

Jika nantinya ada pegawai negri yang masih membandel saat pelarangan tersebut maka akan diberikan sangsi sesuai dengan PP 94 tahun 2021. Menurutnya Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan hingga tulisan.

"Larangan bepergian ada pengecualian, misalnya ada pegawai yang di tugaskan secara kedinasan keluar daerah, cuti melahirkan, sakit  keperluan untuk berobat keluar daerah," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved