Kejaksaan Negeri Batam Belum Temukan Dugaan Korupsi Insentif Nakes di Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kejaksaan Negeri Batam, belum menemukan aduan mengenai korupsi insentif tenaga kesehatan di Batam.

Hal itu menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi dana insentif tenaga kesehatan di Bintan, Kepulauan Riau.

"Sampai saat ini kita belum dapat aduan, atau dapat laporan mengenai dugaan korupsi insentif tenaga kesehatan di Kota Batam," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Polin Oktavianus Sitanggang, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, jika ada alat bukti-bukti yang kuat pihaknya akan lakukan penyelidikan.

"Kita tidak mau bekerja tanggung-tanggung, Sekali melangkah harus sampai tujuan," kata Polin.

Dia menambahkan setiap masalah yang menjadi sorotan halayak banyak, apalagi hingga ada dugaan tindak pidana korupsi akan menjadi perhatian khusus pihaknya.

“Semua permasalahan kita lihat dan pantau ada tidak penyelewengan,” kata Polin.

Saat disinggung beberapa bulan lalu dihebohkan masalah anggaran insentif Covid-19 yang bersumber APBN dan ABPD 2020 dan 2021 serta 2 puskemas di Bintan terindikasi korupsi dana insentif Covid-19.

Baca juga: Agar tak Hilang, Warga Diminta Ikut Catat Warisan Budaya tak Benda di Batam

Baca juga: BEGINI Cara Pemko Mencegah Kasus Stunting di Batam

Dia menegaskan hingga sekarang pihaknya belum menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk Kota Batam.

“Belum ada alat bukti yang mengarah indikasi korupsi,” bebernya.

Kendati demikian, menurutnya Kejari sejauh ini telah melakukan penyelidikkan sejumlah indikasi dugaan korupsi di beberapa instansi.

Seperti di salah satu SMA serta Rumah Sakit BP Batam yang juga masih menjadi perhatian pihaknya.

“Kalau ada alat bukti-bukti yang kuat kita akan lakukan penyelidikan," kata Polin. (TRIBUNBATAM.id/Ian Sitanggang)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Batam