Kontroversi Biaya PCR, "Rakyat Meraung Oknum Meraup"

Oleh : Damas Wilda Mawadah, Mahasiswa Semester 3 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Stisipol Raja Ali Haji Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - PCR atau Polymerase Chain Reaction, adalah salah satu hal yang sudah tidak asing selama masa pandemi Covid-19 ini.

Tes ini andil dalam proses screening virus Covid-19 yang ada di dalam tubuh seseorang, dan sering digunakan saat akan melakukan perjalanan jauh atau sekedar keluar kota. 

Hasil tes yang konon katanya sangat akurat, berbanding lurus dengan harga yang cukup membuat berat.

Di saat seperti ini, seharusnya yang paling dibutuhkan oleh rakyat adalah uluran tangan dari pemerintah.

Biaya tes yang cukup mahal berbanding terbalik dengan pemasukan rakyat yang sedang merosot sekali saat ini. 

Untuk beraktivitas dan menghasilkan pemasukan keuangan, rakyat terkadang perlu keluar dari kotanya untuk mengerjakan tugasnya di kota lain.

Akan tetapi, bagaimana jika akhirnya “besar pasak daripada tiang” ? Uang belum dapat, namun gambaran minus sudah merapat.

Namun bagaimana jika malah oknum yang harusnya menjadi “oase” di tengah padang gurun bagi rakyat, malah menjelma menjadi yang paling menyakiti dan memanfaatkan rakyat demi kepentingan mereka sendiri ?

Memaksa rakyat sekali lagi harus menelan pahitnya pil penghianatan. 

Penghianatan yang berasal dari orang yang dahulu berjanji agar menyerahkan hidup mereka untuk membantu rakyat dengan sepenuh hati mereka.

Seperti halnya, masalah yang saat ini sedang panas-panasnya dibicarakan di seluruh negara ini.

Kontroversi tentang tuduhan penyelewengan biaya PCR oleh oknum pemerintah besutan era Jokowi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Keduanya terjerat kail permasalahan tentang biaya PCR. Mereka berdua dilaporkan oleh Partai 
Rakyat Adil Makmur (Prima). 

Menurut pernyataan Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal ketika dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis (4/11/21)

“Laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR,”

Kemudian Alif mengatakan lagi, “Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini.”

KPK sudah menerima laporan dari Prima untuk kemudian ditindaklanjuti, namun di sisi terlapor yaitu Luhut dan Erick, menampik dan menolak tuduhan yang diberikan kepada mereka oleh Prima. Mereka masing-masing memberikan alibi penjelasan untuk masing-masing tuduhan yang mereka dapatkan.

Melihat dari sudut pandang sebagai rakyat, hal-hal yang terjadi dan semua kasak-kusuk kontroversi PCR ini sangat miris dan tidak pantas untuk dibahas atau bahkan terjadi di saat rakyat sedang berjuang untuk hidup dan bangkit dari keterpurukan, namun yang terjadi malah mendapat injakan di punggung belakang agar berhenti berjuang dan menyerah.

Fokus yang harusnya menjadi milik rakyat sepenuhnya saat ini, terutama dalam kondisi di mana tingkat kematian dan pengangguran yang semakin meningkat dikarenakan pandemi Covid-19 ini. Apabila harga untuk fasilitas kesehatan saja dimainkan oleh “orang-orang atas”, 

Kapan pandemi ini akan bisa teratasi. Bukannya mengatasi masalah, namun menambah masalah. Apalagi mayoritas rakyat sekarang sudah tidak memiliki pekerjaan, ataupun bila ada maka gajinya akan tidak sama lagi. 

Jika nantinya terbukti bahwa kedua menteri ini memang menyelewengkan atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat ke tangan mereka, maka seharusnya hukum yang tegas diberikan, tidak ada tawar-menawar maupun ampun mengampuni.

Kalaupun juga, tidak terbukti bahwa mereka bersalah, maka alangkah lebih baik jika pemerintah seharusnya memakai “kacamata kuda”, dan hanya fokus kepada bagaimana membangun dan membantu rakyat di saat yang seperti ini. Bukannya berlomba-lomba mencari cuan dalam kesusahan dan kesulitan kehidupan rakyat.

Pemerintah pusat harus memastikan bahwa tidak akan ada “oknum-oknum nakal” yang memanfaatkan keadaan pandemi dan keresahan masyarakat demi meraup untung yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. 

Serta keseriusan sanksi bagi oknum yang tertangkap harusnya lebih ditingkatkan agar tidak ada pengulangan kejadian buruk, yang lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan yang akan menghancurkan negara ini sendiri nantinya.

Lalu bagaimanakah seharusnya semua ini ditanggulangi? Tentu saja dengan memberikan peraturan yang ketat dan seadil-adilnya. Memanfaatkan kesulitan rakyat merupakan satu hal tabu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang sudah disumpah untuk melakukan semuanya demi kebaikan bangsa dan negara. 

Hal ini juga berpotensi membuat negara lain semakin memandang rendah negara kita ini. Sebenarnya untuk saat ini, pelayanan dan penanganan dari pemerintah untuk kasus Covid-19 sudah baik dan bisa dibilang sangat membantu menemukan jalan keluar di tengah permasalahan ini. 

Akan tetapi, balik lagi kepada masalah utamanya, masih banyak oknum yang dengan tidak merasa bersalahnya dan tidak tahu malunya mengerat dan mengambil keuntungan dari situasi ini.

Pada akhirnya, di tengah pandemi Covid-19 yang sudah mulai menjadi endemi ini, kerja sama antara pemerintah dan rakyat sangat penting. Rakyat yang harus mempraktikkan dengan penuh tanggungjawab protokol kesehatan yang diberikan. 

Dan pemerintah yang membantu mengurangi beban rakyat di tengah pandemi seperti ini, terutama dalam hal pengeluaran biaya 
untuk tes dan semua hal yang berhubungan dalam pemerolehan bantuan bagi rakyat.

Rakyat pun tidak buta dan tuli, mereka akan pasti akan merasakan dan bersyukur apabila ada perpanjangan tangan yang membantu mereka dari lautan masalah ini. Sebagai timbal baliknya, mereka akan semakin mempercayai dan mendukung pemerintahan dan berusaha sebaik mungkin menaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah.

Akhir kata, bahwa kondisi saat ini tentu saja menyulitkan semua pihak, baik pemerintah maupun rakyat.

Namun, semua akan bisa diselesaikan apabila ada kesinambungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Permasalahan biaya untuk tes sejenis PCR dan lainnya alangkah baiknya apabila dipertimbangkan lagi dan disesuaikan budget nya dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini. 

Hal ini juga untuk menghindari rakyat terpaksa melanggar peraturan pemerintah dikarenakan mereka juga sedang tergencet dengan permasalahan mereka yang belum menemukan titik terang, permasalahan ekonomi yang sedang terjun bebas dan melampaui batas kesabaran mereka. (*)