Banyak PMI Positif Covid-19, Kepri Peringkat 2 Tambahan Kasus Covid-19 Tercepat di Indonesia

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Di awal tahun 2022 terutama setelah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Satgas Covid-19 pusat merilis bahwa Provinsi Kepri menjadi provinsi yang paling cepat pertumbuhan Covid, nomor dua secara nasional.

Hal ini dipicu oleh naik tajamnya kasus Covid-19 pada pekerja migran Indonesia (PMI yang pulang dari Malaysia dan Singapura.

Berawal dari dua kasus, kemudian naik menjadi 93 kasus, lanjut lagi menjadi 140 kasus dan terakhir sampai 168 kasus.

Jumlah tersebut masih terus fluktuatif.

Para PMI yang dirawat di RSKI saat ini 144 pria dan 68 wanita. Jumlah itu turun dua kasus dari sehari sebelumnya karena dua orang dinyatakan sembuh dan sudah bisa kembali ke kampung asalnya.

Jumlah kasus PMI akan terusw mengalami fluktuasi seiring dengan jumlah PMI yang kembali dari negara tetangga melalui jalur laut lewat pelabuhan Kota Batam.

Bahkan, kabarnya, akan ada sekitar 8.000 PMI lagi yang akan pulang ke Indonesia.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena ada dugaan bahwa hasil tes PCR para PMI banyak yang palsu.

Baca juga: HATI-HATI! Jalan Patimura Punggur Banyak Tanah dan Kerikil, saat Hujan Berlumpur

Baca juga: Pemko Batam Disebut tak Beri Bantuan Apapun ke Korban Banjir Kampung Aceh, Ini Jawaban Wawako

Sebab, seluruh PMI yang dipulangkan negatif Covid-19 ketika dites di Malaysia.

Namun saat dites lagi di Batam, mereka banyak yang positif. Bahkan, dalam satu gelombang pengiriman, sekitar 200-300 orang per kapal, ada yang 40-an PMI positif Covid.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengakui bahwa angka yang dirilis BNPB dan Satgas Covid-19 itu benar.

Hanya saja, kata dia, jumlah itu tidak menggambarkan kondisi Covid-19 di masyarakat yang saat ini sudah sangat rendah.

Saat ini hanya ada empat kasus aktif di Kota Batam. Daerah lainnya nol.

“Seharusnya hal superti ini tidak terjadi lagi. Harus sudah dipisahkan antara data masyarakat Kepri dan data PMI yang tertular covid19.

Pada akhir Desember lalu kita sudah berkoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Kita sudah meminta agar data PMI dan data masyarakat dipisahkan,” kata Ansar, Kamis (6/12/2022).