Menakar Ekonomi China di Dunia, Kenapa Made in China Banyak Ditemui

TRIBUNBATAM.id - China akhirnya berhasil mengambil peran penting bidang militer, ekonomi dan teknologi.

China yang tadinya bukan apa-apa oleh Barat, kini malah menjadi pesaing utama Negeri Paman Sam.

Kesampingkan dulu bidang militer Tiongkok, yang kekuaannya tidak perlu diragukan di darat, laut dan udara.

Kita berbicara soal kuatnya ekonomi China, yang membuat nyaris semua produk yang beredar tertulis "Made in China".

Ada beberapa alasan kenapa begitu mengguritanya produk asal China menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Dan berikut kenapa banyak produk "Made in China" di dunia seperti dilansir dari laman Investopedia: dia:

1. Upah pekerja rendah

China merupakan negara terpadat di dunia dengan populasi penduduk sekitar 1,39 juta orang.

Hal ini membuat tenaga kerja di China membeludak, sementara lapangan pekerjaan yang tidak dapat menampung semuanya.

Baca juga: Tiongkok Protes Keras! Amerika Serikat, Jepang Jalin Kerja Sama Militer, China Gandeng Rusia

Sesuai dengan hukum peawaran dan permintaan, jika tenaga kerja banyak dan lapangan kerja hanya sedikit tentu akan menjadikan upah para pekerja rendah.

Selain itu, mayoritas warga Negeri Panda ini merupakan kelas menengah ke bawah atau miskin, yang hidup di pedesaan.

China juga tidak mengikuti secara ketat undang-undang yang berkaitan dengan upah minimum pekerja, di mana hal ini yang lebih banyak dipatuhi negara barat.

Namun, situasi ini tampaknya berubah karena saat ini banyak provinsi di China melaporkan telah meningkatkan upah minimum daerahnya untuk mengikuti kenaikan biaya hidup sehari-hari.

Pada Januari 2020, tarif minimum pekerja di Shanghai adalah 3,16 dollar AS per jam atau Rp 45.297 dan 355,70 dollar AS per bulannya Rp5,09 juta.

Sedangkan di Shenzen, tarifnya adalah 2,91 dollar AS per jam atau Rp 41.715 dan 315,55 dollar AS per jam atau Rp4,52 juta.

Kendati demikian, banyaknya tenaga kerja di China sangat membantu kala dibutuhkan produksi dalam jumlah besar, mengakomodasi kebutuhan industri musiman, dan memenuhi permintaan mendadak di luar jadwal permintaan.

Baca juga: Tiongkok Puji Sikap Keras Kazakhstan ke Pengunjuk Rasa, Presiden China: Sangat Bertanggung Jawab

2. Ekosistem bisnis yang baik

Seperti diketahui, industri produksi tidak berlangsung sendiri-sendiri melainkan bergantung pada jaringan pemasok, produsen komponen, distributor, instansi pemerintah, dan pelanggan yang semuanya terlibat dalam proses produksi melalui persaingan dan kerja sama.

Nah ekosistem bisnis tersebut telah berkembang cukup banyak di China selama 30 tahun terakhir.

Misalnya di Shenzhen, sebuah kota yang berbatasan dengan Hong Kong ini telah berkembang sebagai pusat industri elektronik.

Sehnzen telah mengembangkan ekosistem untuk mendukung rantai pasokan manufaktur, termasuk produsen komponen, pekerja berbiaya rendah, tenaga kerja teknis, pemasok perakitan, dan pelanggan.

Bahkan perusahaan Amerika Serikat (AS) seperti Apple Inc. memanfaatkan efisiensi rantai pasokan China untuk menjaga biaya tetap rendah dan margin tinggi.

Foxconn Technology Group, produsen elektronik yang berbasis di Taiwan, memiliki banyak pemasok dan produsen komponen yang berada di lokasi terdekat.

Pasalnya, bagi banyak perusahaan sangat tidak efektif secara ekonomi untuk membawa beberapa komponen untuk dirakit hingga jadi produk akhir ke AS.

Baca juga: Tiongkok, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat Asal Impor Batam, China Catat Terbesar

3. Rendahnya kepatuhan hukum

Pabrik-pabrik asal China dikenal tidak mengikuti sebagian besar undang-undang dan pedoman dasar mengenai pekerja anak, pekerja paksa, kesehatan dan keselamatan pekerja, udang-undang upah minimum, dan perlindungan lingkungan.

Secara historis, pabrik-pabrik China telah mempekerjakan pekerja anak, menerapkan jam kerja yang panjang, dan tidak memberikan asuransi kompensasi kepada pekerja.

Beberapa pabrik bahkan memiliki kebijakan di mana pekerja dibayar setahun sekali sebagai sebuah strategi untuk mencegah pekerja berhenti sebelum akhir tahun.

Dihadapkan dengan kritik-kritik mengenai hal tersebut, pemerintah China mengklaim telah melembagakan reformasi yang melindungi hak-hak pekerja dan memberikan kompensasi yang lebih adil.

Namun, kepatuhan terhadap aturan di banyak industri rendah dan perubahan berjalan lambat.

Selain itu, undang-undang perlindungan lingkungan secara rutin diabaikan, memungkinkan pabrik-pabrik China untuk mengurangi biaya pengelolaan limbah.

Baca juga: Ada Lawan? China: Kami akan Terus Memodernisasi Persenjataan Nuklir

4. Diskon pajak bagi konsumen

Kebijakan pajak ekspor dimulai tahun 1985 di China sebagai cara untuk meningkatkan daya saing ekspornya dengan menghapuskan pajak berganda atas barang ekspor.

Barang ekspor dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) nol persen, yang berarti mereka menikmati kebijakan pembebasan PPN atau potongan harga.

Seperti dikutip dari kompas.com, produk konsumen dari China juga dibebaskan dari pajak impor apa pun.

Tarif pajak yang lebih rendah ini membantu menjaga biaya produksi tetap rendah, memungkinkan negara untuk menarik investor dan perusahaan yang ingin memproduksi barang-barang murah.

5. Perang tarif produk China dan AS

Pada Juli 2018, AS mengumumkan tarif khusus produk China dengan menargetkan 818 produk impor China senilai 34 miliar dollar AS.

Ini adalah putaran pertama dari banyak tarif yang dikenakan oleh kedua negara.

Pengenaan tarif tersebut menghasilkan 550 miliar dollar AS untuk AS yang diterapkan pada produk China dan China atas produk AS senilai 185 miliar dollar AS per Februari 2020.

Baca juga: Ambisi China Garap Proyek Matahari Buatan Selain Militer dan Ekonomi

Seiring waktu, AS diperkirakan akan merasakan dampak dari perang tarif ini dalam bentuk peningkatan biaya barang, sementara ekonomi China diperkirakan akan mengalami perlambatan.

6. Mata uang China

China pernah dituduh menekan nilai mata uangnya bernama Yuan, untuk mengunggulkan produk ekspornya tehadap produk yang sama yang diproduksi oleh pesaingnya yaitu AS.

China terus memantau apresiasi nilai mata uangnya dengan membeli dollar AS dan menjual Yuan.

Hal ini menyebabkan nilai Yuan undervalued sebesar 30 persen terhadap dollar pada akhir 2005.

Namun, tren ini berbalik sehingga membuat nilai Yuan melemah terhadap dollar AS mulai Juni 2018, ketika AS memberlakukan tarif pada produk China.

Pada 8 Agustus 2019, bank sentral China menurunkan nilai Yuan menjadi 7,0205 per dollar AS, level terlemah sejak April 2008.

Pelemahan Yuan membuat ekspor China lebih menarik dan dipandang sebagai respons China terhadap perang dagangnya dengan AS.

Baca juga: China Kerahkan 33 Ahli Gesa Proyek Kereta Cepat, Nasib Tenaga Kerja Lokal?

.

.

.

(*/ TRIBUNBATAM.id)