GRATIS! Vaksin Booster untuk Masyarakat Indonesia, Kepri Masih Tunggu Petunjuk Kemenkes
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa vaksin dosis ketiga atau booster yang akan diberikan kepada masyarakat secara gratis.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa vaksin dosis ketiga atau booster yang akan diberikan kepada masyarakat secara gratis.
Namun, Presiden menyebut, saat ini yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan, lansia dan kelompok rentan lainnya.
"Saya telah memutuskan vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Jokowi saat konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/1/2022).
Menurut Presiden, kebijakan ini diambil karena keselamatan rakyat adalah yang utama.
Kepala Negara juga mengingatkan masyarakat tetap berdisiplin menjaga protokol kesehatan, meski telah divaksinasi.
"Meski sudah divaksin saya ingatkan masyarakat disiplin prokes menjaga jarak cuci tangan karena vaksinasi dan disiplin prokes merupakan kunci atasi pandemi," ucap Jokowi.
Sebagai informasi, vaksin ketiga atau booster akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas mulai Rabu (12/1/2022) hari ini.
Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin edar darurat (EUA) untuk beberapa jenis vaksin booster.
Ada beberapa persyaratan bagi masyarakat yang hendak divaksin booster. Pertama, berjarak menimilan enam bulan dari vaksin dosisi kedua.
Vaksinasi booster diberikan kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua.
Baca juga: CATAT Kondisi Anak di Bawah 12 Tahun Boleh dan Tidak Boleh Vaksinasi Covid-19
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan beberapa kombinasi vaksin yang bisa diberikan selain vaksin sejenis.
Untuk vaksin primer Sinovac, vaksin boosternya boleh menggunakan vaksin Pfizer dan AstraZeneca sebanyak setengah dosis.
Begitu juga vaksin primer AstraZeneca bisa menggunakan setengah dosis Moderna.
Kombinasi ini diberikan berdasarkan ketersediaan vaksin yang ada dan juga hasil riset yang sudah disetujui oleh Badan POM dan ITAGI.
"Nantinya bisa berkembang tergantung terhadap hasil dan ketersediaan vaksin. Tetapi semuanya sesuai persetujuan dari BPOM dan juga rekomendasi dari ITAGI dan sesuai rekomendasi WHO," jelas dia.
