Breaking News:

UU Ibu Kota Negara Digugat ke MK, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Angkat Bicara

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi soal digugatnya UU IKN ke MK. Ia bilang, setiap warga negara punya hak untuk melakukan judicial review

Editor: Dewi Haryati
(TRIBUNNEWS/HERUDIN)
UU Ibu Kota Negara Digugat ke MK, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Angkat Bicara. Foto Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Belum lama disahkan, Undang-undang Ibu Kota Negara atau UU IKN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan itu diajukan oleh sejumlah warga menamakan diri mereka sebagai Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN).

Di dalamnya ada mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, mantan anggota DPD DKI Jakarta Marwan Batubara, politikus Agung Mozin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi, dan 7 orang lainnya.

Dilansir dari dokumen yang diunggah laman resmi MK, gugatan itu didaftarkan pada 2 Februari 2022.

Para pemohon mengajukan gugatan uji formil atas UU IKN lantaran pembentukan UU tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan UU IKN dianggap tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan.

Para pemohon juga menilai, pembentukan UU IKN tidak benar-benar memperhatikan materi muatan, karena banyak mendelegasikan materi substansial ibu kota negara ke peraturan pelaksana.

"Dari 44 pasal di UU IKN, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana," tulis pemohon dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Diam-diam Jokowi Terus Kembangkan Jalan Tol via Balikpapan-Penajam di Ibu Kota Negara Baru

Baca juga: AHOK Disebut Masuk Daftar Calon Kepala Otorita Ibukota Negara Nusantara, Total Ada 4 Calon

Selain itu, menurut para pemohon, UU IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan.

Pemohon mengutip hasil jajak pendapat salah satu lembaga survei yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menolak pemindahan ibu kota negara.

Sejalan dengan itu, tidak ada keterbukaan informasi pada tiap tahapan pembahasan UU IKN.

Berdasarkan penelusuran pemohon, dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya tujuh yang dokumen dan informasinya bisa diakses publik.

"Representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangat parsial dan tidak holistik. Padahal IKN merupakan perwujudan bersama kota negara RI yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi dan pihak-pihak dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lainnya dalam pembahasannya," ujar para pemohon.

Mengacu pada hal-hal tersebut, pemohon menilai bahwa pembentukan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved