Puan Maharani Sindir Ganjar Pranowo, Ketua DPC PDIP Solo: Kalau Presiden Wajib Jemput

TRIBUNBATAM.id - Sindiran Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap gubernur yang menurutnya ogah menyambutnya saat kunjungi daerah dibalas oleh sesama kader PDIP.

Balasan kali ini datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Pria yang pernah menjabat sebagai Walikota Solo ini tak mengelak jika gubernur yang dimaksud Puan Maharani saat bertemu elite PDIP di Sulawesi Utara Rabu (9/2/2022) adalah Ganjar Pranowo.

Hanya saja Rudy menjelaskan mengapa Gubernur Jawa Tengah itu tak menjemput dan mendampingi Puan yang merupakan anggota DPR dapil V jawa Tengah saat kunjungan kerja ke daerah.

Ia menegaskan Ganjar Pranowo akan menyambutnya jika dikabari.

Selain itu, penyambutan Puan Maharani sebagai anggota DPR RI menurutnya ada protokoler sendiri.

Baca juga: Ganjar Pranowo Hormati Warga Desa Wadas yang Menolak Proyek Bendungan Bener

Baca juga: Temui Kader PDIP, Puan Maharani Sindir Gubernur Ogah Sambut Dirinya saat Kunjungi Daerah

"Kalau sambut menyambut protokoler ada. Kalau Mas Ganjar dikabari Mbak Puan mau ke sini, dan suruh nyambut, mesti Mas Ganjar nyambut," kata Rudy dikutip Kompas.tv, Jumat (11/2/2022).

Mantan Wali Kota Solo itu menuturkan, dirinya sebagai kader PDI-P juga pasti akan menjemput apabila dikabari dan diminta untuk menjemput.

"Saya pun tidak pernah jemput karena tidak pernah dikabari. Kalau diminta untuk jemput, ya jemput. Kapasitasnya sebagai apa? Ketua DPP. Kalau Ketua DPR RI ada protokolernya sendiri," jelas Rudy.

Rudy pun menjelaskan soal ketidakhadiran Ganjar saat Puan meresmikan Pasar Legi Solo.

Ia menyebutkan, Ganjar saat itu tengah menghadiri acara presentasi mitigasi bencana ke Jakarta.

"Kalau kemarin Pak Ganjar itu ada presentasi mitigasi bencana, undangannya terlalu malam, sehingga Pak Ganjar terlanjur berangkat ke Jakarta. Sebab di sana sudah dijadwalkan untuk presentasi kebencanaan," tutur Rudy.

Lebih lanjut, ia meminta agar permasalahan tidak hadirnya Ganjar saat Puan berkunjung ke Solo tidak dibesar-besarkan.

Baca juga: Setelah Ikut Penghijauan PDIP di Jakarta, Nuryanto Bakal Tanam Pohon di Batam

Baca juga: Nama Prabowo Subianto Teratas Untuk Pilpres 2024, Rakyat Butuh Pemimpin yang Berwibawa

Hal itu menurut dia karena eksekutif dan legislatif itu memiliki perbedaan.

"Kalau presiden, hukumnya wajib jemput. Tapi kalau Ketua DPR RI protokolernya tidak di situ. Paling pengurus partai yang jadi wali kota dan gubernur pasti jemput. Itu kalau dikabari, kalau tidak, dikabari yang dijemput siapa," beber Rudy.